MANOKWARI, satukanindonesia.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Papua Barat mencatat, realisasi investasi tahun 2024 mencapai Rp13,036 triliun atau mengalami pertumbuhan 438,76 persen.
Hal ini diungkapkan Kepala DPMPTSP Papua Barat, Godlief Aponno kepada wartawan, Selasa (08/07/2025).
Ia mengatakan, penanaman modal asing (PMA) memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kinerja investasi secara keseluruhan.
“Target investasi tahun 2024 itu Rp2,42 triliun, sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 438,76 persen,”kata Godlief.
Dijelaskannya, ada 240 proyek PMA dengan nilai investasi sebanyak Rp11,659 triliun yang terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu empat usaha primer, lima usaha sekunder, dan tujuh usaha tersier.
Kinerja investasi PMA tahun 2024 mengalami peningkatan kurang lebih Rp11,246 triliun apabila dibandingkan dengan nilai investasi PMA tahun 2023 yang tercacat sebesar Rp412,367 miliar dari 95 proyek.
“Ada dua sektor yang punya andil besar yaitu industri mineral non logam (sekunder), kemudian sektor listrik, air, dan gas (tersier),”jelas Godlief.
Lanjut, kata dia, nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2024 terealisasi sebanyak Rp1,377 triliun dari 1.901 proyek yang tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Nilai investasi PMA 2024 juga mengalami sedikit peningkatan yaitu Rp120 miliar, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp1,257 triliun dari 1.301 proyek PMA.
“Jumlah proyek PMA tahun 2024 meningkat 600 proyek dari tahun sebelumnya, sehingga nilai investasi juga naik,”ujarnya.
Menurutnya, pencapaian investasi 2024 tidak terlepas dari peran organik perangkat daerah (OPD) teknis provinsi dengan DPMPTSP tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel)), Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Sinergisitas dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam merealisasikan target investasi, yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Kami terus mengingatkan agar perusahaan melaporkan LKPM secara berkala lewat sistem online single submission risk-based approach,”imbuhnya.
Saat ini, kata dia, pemerintah daerah (Pemda) mengintensifkan kegiatan sosialisasi maupun edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat soal dampak positif dari investasi terhadap pembangunan.
Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan situasi keamanan daerah yang kondusif, memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal usaha di wilayah Papua Barat.
“Modal yang tercatat dalam realisasi investasi merupakan kegiatan belanja perusahaan swasta, bukan belanja pemerintah,”pungkas Godlief. [**/GRW]
