MANOKWARI, satukanindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat menyoroti, sisa anggaran Dinas Pendidikan Papua Barat tahun 2025 sebesar Rp27,48 miliar yang dinilai mencerminkan inefisiensi pengelolaan anggaran pendidikan.
Demikian hal ini dikatakan Wakil Ketua Pansus LKPJ DPR Papua Barat, Agustinus Orocomna.
Ia mengatakan, realisasi anggaran Dinas Pendidikan hanya mencapai 86,02 persen dari total pagu Rp196,6 miliar.
Menurutnya, sejumlah proyek pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di beberapa kabupaten mengalami hambatan akibat sengketa hak ulayat dan masalah legalitas lahan.
Tak hanya itu, operasional SLB disebut, masih bergantung pada guru umum yang diberikan pelatihan singkat, bukan tenaga pendidik khusus penyandang disabilitas.
Pansus juga menyoroti, kondisi SMA Taruna Nusantara yang mengalami kelebihan kapasitas siswa dibanding jumlah tenaga pengajar.
DPR Papua Barat meminta, pemerintah provinsi tidak lagi menganggarkan pembangunan sekolah sebelum persoalan legalitas lahan diselesaikan.
Selain itu, DPR Papua Barat mendorong transformasi digital sistem beasiswa Papua Barat Cerdas agar proses pendaftaran dan penyaluran bantuan pendidikan lebih transparan dan akuntabel. [GRW]
