Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pelaku industri yang memperoleh Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjalankan protokol kesehatan ketat. Standar ini wajib dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19 sesuai dengan regulasi.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengancam akan mencabut IOMKI perusahaan yang tak menjalankan protokol kesehatan maupun yang tidak melaporkan aktivitasnya.
Sekitar 9.300 izin operasi pabrik-pabrik di tengah masa pandemi terancam dicabut. Pabrik-pabrik ini tidak patuh dalam menjalankan ketentuan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
“Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen monitoring terkait penerapan protokol kesehatan perusahaan dan pengendalian penyebaran di lingkungan indus masing-masing. Sayangnya, dari total 19 ribu IOMKI yang sudah terbit, hanya 51% perusahaan yang rutin menyampaikan laporan mingguan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan virtual, Selasa (3/11/2020).
Ia menyebut perusahaan yang memiliki IOMKI dengan sendirinya memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan sesuai surat edaran Menperin nomor 8 tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memiliki IOMKI, juga atas dasar surat Menperin nomor 697 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan.
“Selanjutnya laporan mingguan tersebut akan divalidasi dengan pembina yang tergabung Satgas IOMKI Kemeperin. Apabila kewajiban laporan mingguan tidak dilakukan, kami nggak ragu mengambil langkah peneguran sampai pencabutan IOMKI yang sudah dimiliki perusahaan,” jelasnya
Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen monitoring terkait penerapan protokol kesehatan perusahaan dan pengendalian penyebaran di lingkungan industri masing-masing.
“Jika tidak memiliki IOMKI perusahaan dipastikan tidak bisa beroperasi, yang tentu akan menimbulkan lebih banyak efek negatif seperti kerugian bagi perusahaan lay off pekerja dan termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai,” paparnya. (*)
