MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melakukan pembahasan rencana program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, luas kawasan hutan yang mencapai 6,3 juta hektare tidak hanya menyimpan keanekaragaman hayati endemik, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat setempat.
Pengelolaan sektor kehutanan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan kekayaan sumber daya alam untuk generasi Papua Barat di masa mendatang.
“Dengan potensi alam yang begitu besar, sudah menjadi kewajiban kita semua mengelola dengan sebaik-baiknya,”ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi pengelolaan sektor kehutanan secara maksimal sesuai ekspektasi membutuhkan sinergisitas antarpemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan semua elemen masyarakat di wilayah Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur soal subjek, objek, dasar pengenaan, serta besaran tarif pajak maupun retribusi dengan salah satunya bersumber dari sektor kehutanan.
“Pengelolaan hutan harus maksimal supaya memberikan kontribusi PAD yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,”terang Lakotani.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat, Jimmy Walter Susanto menyebut, ada empat kebijakan strategis pembangunan sektor kehutanan selama lima tahun ke depan.
Pertama, meningkatkan kapasitas hutan dalam menjaga fungsi ekologis dan peran sebagai paru-paru dunia.
Kedua, mendorong kontribusi hutan dalam pemerataan pembangunan wilayah.
Ketiga, mengembangkan potensi produk hasil hutan termasuk pangan dan energi yang bersumber dari kawasan hutan.
Keempat, memperkuat tata kelola berbasis digital.
“Kami targetkan PAD sektor kehutanan tahun 2026 yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak Rp9 miliar,”pungkasnya. [**/GRW]
