MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A mendukung program penguatan mutu dan peningkatan sumber daya Manusia (SDM) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua.
Ia mengatakan, pada tanggal 08 Maret 2026 lalu YPK di tanah Papua tepat berusia 64 tahun, dan masih tetap eksis hingga saat ini.
“YPK ini lembaga pendidikan yang mampu hadir ditengah-tengah orang Papua, dan mampu menjawab kebutuhan dasar pendidikan bagi orang Papua, khususnya,”ujar Dr Filep kepada wartawan, Selasa (10/03/2026).
Menurut Dr Filep, pendidikan saat ini sudah lebih modern atau telah terjadi perubahan paradigma pendidikan, maka memang harus ada penataan ulang konsep maupun tata kelola YPK. Diantaranya, perekrutan tenaga guru Yayasan.
“Pihak Sinode GKI harus mengambil peran, minimal dalam perekrutan guru-guru yayasan dan digaji. Kenapa demikian, karena kita harus belajar dari sekolah-sekolah swasta atau yayasan lainnya yang selalu mengalami perubahan,”harapnya.
Katanya, guru YPK semakin sedikit dan sarana prasarana banyak yang sudah tidak layak, sehingga sulit untuk dipijaki.
“Bagi saya (senator Papua Barat), YPK harus berbenah diri. Tiak boleh dianggap bahwa yang penting ada, yang penting membantu. Tidak bisa seperti itu. Karena berbicara mutu atau kualitas itu persoalan SDM,”ucapnya.
Namun, kata dia, apabila YPK tidak menjalani sistem pendidikan Nasional atau bermutu, tentunya akan berpengaruh pada kualitas daripada siswa dan siswi YPK.
Oleh sebab itu, sebagai Ketua Komite III DPD RI yang juga merupakan alumni YPK menyatakan, siap memberikan masukan atau pandangan terkait dengan masa depan YPK.
“Simpel saya (ketua komite III DPD RI), kita harus membangun sekolah-sekolah YPK dengan standard. Kita harus hadirkan guru-guru YPK yang memiliki kompetensi, dan menyiapkan fasilitas pendukung,”aku Alumni YPK di Tanah Papua.
Bahkan, kata Dr Filep, ketika di distrik atau kecamatan terdapat tiga sampai empat sekolah YPK. Sambungnya, bisa di Merger (penyatuan) agar pengelolaan, sarana prasarana, dan tenaga guru lebih optimal.
Dicecar mengenai dukungan, Dr Filep menekankan, apabila Sinode GKI maupun badan Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Kristen (PSW YPK) memiliki konsep pengembangan, sebagai Ketua Komite III DPD RI siap mendorong ke kementerian terkait.
“Jika YPK ingin bertemu dengan pak menteri untuk diskusi lebih lanjut atau kita ingin agar kebijakan Otsus berpihak kepada YPK, saya (senator Papua Barat) bisa membantu,”tegasnya lagi.
Karena, lanjut dia, kebijakan Undang Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) menyebutkan bahwa Yayasan yang dikelola oleh orang Papua wajib mendapatkan alokasi dana Otsus.
“Jadi, seharusnya kita sudah tidak repot. Sekarang tinggal bagaimana para pemimpin yayasan, kita kolaborasi. Sebagai alumni YPK, ingin YPK menjadi contoh bahwa inilah pola membangun pendidikan,”tutur dia.
Ia menambahkan, YPK harus kembali kepada moto Domine Izaak Samuel Kijne (Misionaris asal Belanda) bahwa ‘Bangsa Ini Akan Memimpikan dirinya sendiri’. [GRW]
