Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada akhir Desember 2020 adalah Rp6.074,56 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan akhir 2019, yaitu Rp4.778 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa utang pemerintah naik drastis tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh elemen perekonomian Indonesia.
“Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” tulis Sri Mulyani dalam laporan APBN.
Utang ini digunakan untuk membiayai masalah kesehatan akibat Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Utang ini didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.177,2 triliun dan pinjaman Rp49,7 triliun.
Kemudian, realisasi pembiayaan anggaran di tahun 2020 adalah Rp1.190,9 triliun untuk menutupi APBN yang defisit Rp956,3 triliun
Pemerintah mencatat ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020 sebesar Rp 234,7 triliun, setelah digunakan untuk menutup defisit.
Sebagian dari SILPA akan digunakan untuk membantu anggaran di tahun 2021 ini.
“Ini sudah ada di UU APBN untuk kemampuan menggunakan SiLPA 2020,” ujar Sri Mulyani.
Rp66,7 triliun dana SILPA akan ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk membantu dunia usaha pulih dari pandemi Covid-19, termasuk bantuan untuk UMKM.
Dana SILPA juga akan dimanfaatkan untuk program vaksinasi Covid-19 dan sisanya dimasukkan dalam saldo kas kumulatif (SAL) di Bank Indonesia sebagai cadangan anggaran jika terjadi kekurangan likuiditas di 2021. (*)
