Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pada Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memberikan sejumlah catatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir pada kesempatan tersebut.
Mulai dari persoalan ketimpangan kepemilikan tanah hingga usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.
Baca Juga: Terus Kembangkan Sayap, PAN Masifkan Kaderisasi Politik
Bahkan Anwar menyebut kelompok yang sudah tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut lebih banyak kelompok usaha besar, menengah, dan kecil. Hal tersebut pun langsung ditanggapi Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan.
Jokowi menguraikan langkah-langkah pemerintah untuk menuntaskan hal tersebut. Mulai dari adanya bank tanah untuk redistribusi reforma agraria hingga PNM Mekaar bagi usaha ultra mikro dan mikro.
Jokowi juga mengakui sulitnya perbankan untuk menaikkan porsi pinjaman bagi UMKM meskipun terus didorongnya.
Terkait kejadian tersebut Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan bahwa Presiden Jokowi pun memiliki kejengkelan yang sama dengan apa yang dirasakan masyarakat, termasuk MUI. Namun, menurutnya pemerintah terus berupaya mengentaskan persoalan yang sudah mengakar lama.
Baca Juga: DPD RI Usulkan Lima RUU Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022
“Pemerintah, Presiden dalam hal ini, punya kejengkelan yang sama dengan kita semua, termasuk MUI. Persoalan yang sudah mengakar lama sedang berupaya diselesaikan satu per satu. Komitmen pemerintah sudah sangat jelas dalam pidato Presiden, tinggal kita jalan bersama dengan penuh komitmen pula,” ujarnya, dilansir dari SINDONews, Sabtu (11/12/2021).
Faldo menilai pada kesempatan itu Presiden Jokowi pun telah menjelaskan secara detail. Di mana pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat banyak.
Baca Juga: DPD RI dan Aktivis Bahas Demokrasi dan Siap Kolaborasi Wujudkan Presidential Threshold Nol Persen
“Berbagai strategi sudah ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan dan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Mekaar itu satu program, kalau disebut semua tidak cukup itu waktu acaranya,” jelasnya.
Faldo menilai Jokowi adalah sosok yang mau dikritik secara langsung. Di sisi lain Presiden sudah banyak berupaya meskipun hasilnya selalu menjadi perdebatan.
“Yang tidak kerja takut dikritik. Presiden Jokowi mau dikritik langsung tidak soal. Beliau sudah banyak berupaya. Masalah hasilnya, tentu selalu jadi perdebatan. Ada yang sudah puas, ada yang belum. Tugas negara memastikan keadilan untuk semua. Siapa pun tidak mungkin senangkan semua orang,” pungkasnya. (Nal/SI)
