Jakarta, satukanindonesia.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memprioritaskan program swasembada pangan nasional dan tidak mengabaikannya demi memenuhi janji politik di tingkat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamendagri melalui keterangan resmi, pada rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional yang berlangsung di Jakarta, dilansir dari infopublik Sabtu (16/5/2026).
Menurut Wamendagri, sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan, terutama di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah didorong memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), guna melakukan intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan.
Selain mengoptimalkan anggaran, Bima Arya juga menekankan pentingnya sensitivitas para pemimpin daerah terhadap kondisi riil di masyarakat. Kepala daerah diminta untuk turun langsung ke lapangan guna memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini. “Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan. Karena di situ (lapangan) nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Bima Arya.
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah pusat konsisten menjalankan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022.
Dalam sistem pengawasan ini, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi, guna memacu keaktifan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Wamen Bima Arya juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai sukses membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.(***)
