Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan adaptif.
Hal itu disampaikan Nezar Patria dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, dilansir dari infopublik, Rabu (15/7/2026).
Menurut Nezar, perubahan lanskap komunikasi digital membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu menjawab dinamika ruang digital sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
“Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya,” ujar Nezar.
Ia menjelaskan masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai kanal digital, bahkan memproduksi dan menyebarkannya sendiri melalui media sosial. Kondisi tersebut membuat narasi resmi pemerintah harus mampu bersaing dengan berbagai informasi yang beredar di ruang digital.
Menurut Wamen Nezar, tantangan komunikasi publik semakin kompleks karena algoritma media sosial cenderung membentuk persepsi berdasarkan sentimen, bukan semata-mata fakta. Fenomena tersebut memunculkan polarisasi, echo chamber, hingga post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan. “Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas,” katanya.
Untuk itu, Nezar Patria menilai pola komunikasi pemerintah harus bergeser menjadi lebih cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog agar mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat. “Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting,” tegasnya.
Selain memperkuat pendekatan komunikasi, pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini untuk memantau percakapan publik serta mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Wamen Nezar mengatakan berbagai negara telah menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan. Menurutnya, praktik seperti Government Communication Service di Inggris, digital democracy di Taiwan, dan digital government di Estonia dapat menjadi referensi dalam memperkuat komunikasi publik Indonesia.
Menutup paparannya, Nezar menegaskan integritas informasi merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, humas pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penerjemah kebijakan dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. “Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust. Peran strategis pranata humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga,” pungkasnya.(***)
