Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Wapres, Jakarta pada Rabu (26/4/2023).
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Keuangan (KSP) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lantas, apa yang dibahas. Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, ini adalah hari pertama setelah liburan panjang Wapres mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri. Menurutnya, yang dibicarakan khusus mengenai Papua. Karena Wapres mempunyai tanggung jawab untuk masalah Papua.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DOB, daerah baru ada 6 provinsi sekarang dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terealisasi. Nah itu salah satu pokok pembicaraan yang tadi banyak memakan waktu,” kata Masduki di Jakarta, sebagaimana dilansir okezone.com, Rabu (26/4/2023).
Kedua, Masduki melanjutkan, berbicara mengenai pola-pola penanganan keamanan Papua. Pola pola penanganan Papua itu seperti apa memang belum selesai dibahas, karena masih akan ada rapat lanjutan dan tidak ada pembicaraan pembicaraan yang berhubungan dengan itu untuk dibicarakan lebih jauh. Dua hal itu saja sebenarnya secara garis besar yang dibicarakan oleh Wapres dan sejumlah menteri.
“Diharapkan juga kenapa mengundang Menteri Keuangan karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar terkait dengan membangun infrastruktur dan seterusnya, dan ini juga ada kaitannya dengan rencana kunjungan wakil presiden bulan bulan Juni inshaallah akan akan akan datang kesana, diharapkan ada, bukan saja perencanaan tapi juga sudah pelaksanaan pelaksanaan yang yang cukup signifikan terkait dengan pemerataan pembangunan Papua,” ungkapnya.
Mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan Papua, kata Masduki, di Papua itu ada daerah-daerah tertentu yaitu Papua Tengah dan Pegunungan yang masih bermasalah dalam persoalan keamanan. Sehingga dibicarakan khusus dan ada detil-detil yang akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi ini. Namun, tidak ada pembicaraan teknis mengenai pembebasan sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam rakor tersebut.
“Itu tidak bisa dibicarakan ini karena sudah kesepakatannya didalam tidak akan ada pembicaraan terkait dengan detail teknis mengenai pola-pola pengamanan Papua termasuk soal-soal yang terkait dengan pilot itu tapi sedang ditangani dan insyaallah ditangani dengan baik,” terangnya.
Menurut Masduki, Wapres memang menekankan agar tidak ada lagi prajurit TNI dan sipil yang jadi korban, tetapi itu hanyalah bagian kecil yang dibahas. Apalagi, hal-hal teknis juga tidak dibicarakan dalam rakor itu, lebih kepada pola penanganan yang efektif khususnya soal koordinasi, serta meningkatkan hal yang sudah baik.
“Tapi lebih pada besaranya seperti apa yang mesti dihadapi oleh pemerintah supaya penanganan, pola-pola penanganan Papua itu efektif terutama yang menyangkut soal koordinasi koordinasi. Karena selama ini sudah berjalan dengan baik harus ditingkatkan terus-menerus,” papar Masduki.
Terkait penanganan di Papua, kata dia, sudah dijelaskan Panglima TNI untuk prajurit siaga tempur sehingga diharapkan benar-benar siaga. Namun, soft approach juga tetap terus dilakukan.
“Soft approach saya kira tidak dihilangkan tetap berjalan seperti itu, kesejahteraan tetap berjalan semuanya. Jadi istilahnya penebalan-penebalan terhadap apa yang selama ini sudah berjalan,” tandasnya.(***)
