Jakarta, satukanindonesia.com –Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto memastikan TNI dan Polri menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Papua, sebagaimana disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian HAM yang berlangsung selama 2,5 jam dan dihadiri Astama Ops Polri Fadil Imran serta Kababinkum HAM TNI Farid Ma’ruf.
Mugiyanto mengatakan TNI dan Polri telah mengadopsi berbagai regulasi untuk memastikan HAM menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pengamanan di seluruh wilayah, termasuk Papua.
“Paling panting sudah ada komitmen dan teman-teman TNI-Polri untuk memastikan hak asasi manusia menjadi panduan dalam kerja-kerja di semua tempat termasuk di Papua,” ungkap Mugiyanto.
Mugiyanto menyampaikan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh TNI dan Polri dalam rapat koordinasi yang juga membahas perkembangan situasi terkini di Papua.
Pembahasan rapat difokuskan pada kondisi di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM pada Kamis malam, 2 Juli 2026.
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang sedang mengandung meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah terkena peluru saat berada di dalam rumahnya.
Rangkaian kejadian itu juga menyebabkan seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, serta seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia.
” Kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati di Papua,” ujar Mugiyanto.
Mugiyanto menilai situasi di Papua sangat kompleks sehingga penyelesaiannya membutuhkan konsensus dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
“Semua komponen bangsa, legislatif, masyarakat, kemudian partai politik, juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsesusnya terkait penyelesaian strategis di Papua,” katanya.
Farid Ma’ruf menyampaikan TNI dan Polri berkomitmen menjaga hak dasar seluruh warga Papua sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya di wilayah tersebut kami selalu dibekali dengan aturan hukum yang selalu menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas. Dan, Alhamdulillah pelaksanaan tugas juga dapat berjalan dengan baik,” ungkap Farid.
Farid menegaskan tugas TNI adalah memastikan pembangunan di Papua berjalan sesuai Astacita Presiden RI, termasuk mendukung distribusi logistik, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh warga di Papua untuk selalu mendukung kita semua dalam pelaksanaan tugas,” ujar Farid.
Sementara itu, Fadil Imran menegaskan Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua melalui kegiatan pemolisian dan penegakan hukum terhadap pelaku kriminal sebagaimana penanganan tindak kriminal di wilayah lainnya.
“Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami juga perbaiki,” kata Fadil.
Fadil menjelaskan Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengenai prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri.
“Polri hadir untuk melindungi segenap warga dan sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan,” ungkapnya.(***)
