JAKARTA, satukanindonesia.com – Lidia Alma Thorpe adalah orang asli (pribumi) Aborigin Australia dan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dari suku Gunnai, Gunditjmara, dan Djab Wurrung.
Ia berasal dari kelompok suku Aborigin di wilayah Victoria, Australia. Warisan budaya Aborigin miliknya diturunkan dari garis keturunan ibunya yang merupakan aktivis hak-hak pribumi terkenal, di Victoria.
Di Australia, ia secara resmi diakui dan memenuhi tiga kriteria identitas pribumi, memiliki keturunan, mengidentifikasi diri, dan diakui oleh komunitasnya.
Perjuangannya terhadap hak-hak adat orang Aborigin dan masyarakat adat Melanesia, di Kepulauan Selat Torres sangat kuat dan pro terhadap para pejuang Palestina di Gaza di Israel.
Tak heran kalau perempuan Aborigine di Parlemen Australia ini sangat keras dan mengdukung Gerakan Papua Merdeka termasuk mengeritik kekerasan di Papua Barat dalam peringatan Perjanjian New York 15 Agustus 2026, di tanah Papua.
Senator Australia dari Victoria, Lidua Thorpe berbicara tentang Papua Barat soal Perjanjian New York di Canderra pada 17 Agustus 2026. Dukungannya untuk rakyat Papua Barat saat warga Papua memperingati 64 tahun sejak Perjanjian New York 1962 yang kontroversial.
Sebuah kesepakatan yang mengubah masa depan politik wilayah tersebut tanpa perwakilan Papua yang ikut terlibat dan menandatanganinya, sebagaimana dikutip dari Frontline Pacific Repost, Rabu (19/08/2026).
Senator Australia ini, Perjanjian antara Belanda dan Indonesia ditandatangani di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 1962 dan New York Agreement 1962 ini membuka jalan bagi pengalihan administrasi dari Belanda ke otoritas sementara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Temporary Executive Authority, disingkat UNTEA.
UNTEA merupakan Badan Eksekutif Sementara PBB, yang memimpin pemerintahan di Irian Barat mulai 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 dan kemudian ke tangan Indonesia pada 1 Mei 1963.
Lebih dari enam dekade kemudian, perjanjian tersebut tetap sangat diperdebatkan oleh para pendukung kemerdekaan Papua Barat, yang berpendapat bahwa penduduk asli Papua tidak diberi suara yang sebenarnya atas masa depan politik mereka.
Thorpe, seorang Senator Independen untuk Victoria dan seorang advokat bangsa Aborigin, telah berulang kali mengangkat isu Papua Barat di Parlemen Australia, termasuk kekhawatiran tentang kematian warga sipil, hak asasi manusia (HAM), dan penentuan nasib sendiri penduduk asli.
Intervensi terbarunya kembali menarik perhatian pada salah satu konflik politik terlama di kawasan Pasifik, seiring dengan seruan masyarakat Papua Barat dan gerakan solidaritas untuk penentuan nasib sendiri maupun pengawasan internasional yang lebih ketat.
Pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatan atas wilayah tersebut, dan menolak klaim bahwa kehadirannya merupakan pendudukan.
Selain mendukung Papua Barat, perempuan Aborigin ini pernah menolak kehadiran Pangeran Charles dan Putri Cammila, di Parlemen Australia.
Senator independen Lidia Thorpe, dikawal keluar dari Parlemen setelah berteriak kepada Raja Charles. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam, setelah nyaris lolos dari penangkapan polisi.
Senator tersebut terlihat lantang berteriak, “Anda bukan raja kami, Anda bukan penguasa kami” beberapa saat setelah pidatonya, di Gedung Parlemen di Canberra.
“Berikan kami hak atas tanah kami” dan “berikan kami apa yang telah Anda curi dari kami… bayi-bayi kami, rakyat kami, Anda telah menghancurkan tanah kami”.
Sebagaimana dilaporkan Herald Sun, 21 Oktober 2024. Usai mengucapkan itu, polisi Australia mengamankan dan membawanya keluar dari Parlemen Australia Waktu itu.
Senator independen Lidia Thorpe telah bergabung dalam upaya lobi untuk mengadakan komisi kerajaan nasional tentang bagaimana rasisme berdampak pada masyarakat Aborigin, dan warga Melanesia dari Torres Strait Islander.
Thorpe adalah anggota komite parlemen yang telah menyelidiki rasisme, kebencian, dan kekerasan terhadap masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander.
Di Festival Garma di Arnhem Land Timur Laut beberapa Waktu lalu, Ketua Dewan Tanah Utara, Matthew Ryan mengatakan, l penyelidikan parlemen telah mengungkap masalah sistemik.
Senator Thorpe awalnya menyerukan agar ruang lingkup komisi kerajaan yang ada, yang menyelidiki antisemitisme dan kohesi sosial diperluas untuk mencakup rasisme terhadap penduduk asli Australia.
“Kita perlu menyoroti rasisme sebagai masalah nyata bagi semua orang di negara ini, bukan hanya untuk orang Aborigin, tetapi juga untuk orang non-Aborigin,”katanya.
Senator perempuan Aborigini ini juga pernah meledak marah kepada mantan Miss America dan insinyur nuklir Grace Stanke tepat sebelum konferensi pers yang diselenggarakan oleh Nuclear for Australia, di Mural Hall parlemen Australia.
Ia teriak, “Kami tidak menginginkan nuklir di negara ini.” Soal mendukung Palestina juga telah membuat Polisi Federal menyelidiki apakah komentar yang disampaikan oleh senator Lidia Thorpe pada unjuk rasa pro-Palestina di Melbourne telah melanggar hukum apa pun.
Lidia Thorpe, seorang senator Partai Hijau dari kalangan penduduk asli menyebut, Ratu sebagai penjajah saat dilantik menjadi anggota parlemen sebagaimana dikutip dari ABCNews.
Bahkan senator Lidia Thorpe mengatakan dalam sebuah demonstrasi pro-Palestina di Melbourne, bahwa telah terjadi genosida berkelanjutan selama 200 tahun di Australia oleh ‘rezim kolonial dan penindas yang juga terlibat dalam genosida di Palestina.
Ternyata perjuangan senator Lidia Thorpe ini semuanya melawan penindasan, karena penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.
Lidia Alma Thorpe lahir pada 18 Agustus 1973 di Carlton, Victoria. Sebagai seorang perempuan Djab Wurrung, Gunnai, dan Gunditjmara yang bangga, hubungannya yang mendalam dengan tanah kelahiran bukan hanya bersifat politis, tetapi juga sangat pribadi dan spiritual.
Ia tumbuh di apartemen Komisi Perumahan di Collingwood, menjalani masa kecil yang dibentuk oleh ketahanan, komunitas, dan budayanya.
Pekerjaan pertamanya adalah bekerja dengan pamannya, Robbie Thorpe, di Pusat Informasi Koori di Fitzroy, yang pada saat itu merupakan pusat kegiatan politik masyarakat kulit hitam.
Landasan awal dalam advokasi tersebut menentukan arah hidupnya, yang luar biasa dalam pelayanan publik.
Ia lulus pada tahun 2007 dengan Diploma Pengembangan Komunitas dari Universitas Teknologi Swinburne, dan kemudian bekerja sebagai manajer proyek di Dewan Shire East Gippsland, manajer urusan masyarakat adat di Centrelink, dan manajer di Pusat Pelatihan Aborigin Lake Tyers.
Pada tahun 2017, Lidia mencetak sejarah. Ia memenangkan pemilihan sela negara bagian Northcote dan menjadi perempuan Aborigin pertama yang diketahui terpilih menjadi anggota Parlemen Victoria.
Keberaniannya tidak berhenti di situ, ia telah menjadi Senator untuk Victoria sejak 2020 dan merupakan senator Aborigin pertama dari negara bagian tersebut.
Sepanjang kariernya, Lidia telah menjadi suara yang kuat dan tak tergoyahkan untuk Perjanjian, kedaulatan, dan keadilan bagi masyarakat Bangsa Pertama.
Sebagai seorang perempuan Djab Wurrung Gunnai-Gunditjmara yang bangga, ia sangat menghargai prinsip-prinsip utama keluarga, budaya, cinta tanah air, dan perjuangan untuk melindunginya.
Ia memenangkan Penghargaan Dampak Sosial 2021 dari Universitas Teknologi Swinburne, sebuah pengakuan atas perbedaan mendalam yang terus ia buat.
Senator Lidia Thorpe adalah seorang pejuang, seorang ibu, seorang cucu, dan seorang pemimpin, seseorang yang telah mengubah kesulitan pribadi menjadi tujuan yang kuat, dan yang berjuang setiap hari agar generasi mendatang masyarakat Bangsa Pertama dilihat, didengar, dan dihormati. [*/GRW]
