Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Pasca pecahnya konflik sosial politik di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, Kamis, 23/2/2023, situasi dan kondisi di kehidupan bermasyarakat secara nyata di wilayah Lapago bukanya makin hari makin bersahabat bagi semua.
Berbagai aksi dan kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan kereahan dan ketakutan yang pada akhirnya membuat warga nusantara hengkang dari Lapago, secara perlahan tapi pasti terus dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satu diantaranya dengan mengemas aksi demo.
Ratusan warga yang ada di wilayah adat Lapago – Papua Pegunungan pada hari Senin, 13/3/2023 menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jayawijaya, menuntut supaya DPRD Bersama Pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk membatasi kegiatan usaha atau pembatasan pekerjaan bebas sehari-hari kepada warga nusantara yang bukan orang asli papua (Non OAP).
Tuntutan pembatasan dikemas dengan dalil untuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat Lapago yaitu OAP.
Sebagaimana dilansir dari pemberitaan Media Ciber jubi.id, Selasa, 14/3/2023, dengan judul: ratusan-masyarakat-lapago-demo-minta-keberpihakan, Koordinator lapangan atau korlap aksi demo, Yutius Kogoya, mengatakan masyarakat di wilayah adat Lapago, menyampaikan beberapa aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah.
“Pertama, kami minta warga pendatang atau non-Papua tidak diizinkan memelihara babi dan memperdagangkan babi yang didatangkan dari luar Wamena, seperti dari Jayapura, Timika, atau Merauke,” kata Yutius Kogoya.
“Kedua, kami minta orang non-OAP dilarang jual pinang kecuali jual eceran, tidak boleh jual kiloan. Ketiga, dilarang mendatangkan sayur-sayuran dari luar kota Wamena. Keempat, dilarang jual kayu bakar maupun kayu balok dan papan. Kelima, warga non-OAP dilarang menjual cakar bongkar [pakaian bekas] di Wamena. Keenam tukang ojek harus OAP,” tambahnya.
“Intinya, semua itu harus ada keberpihakan kepada orang asli Papua atau OAP. Kami meminta kepada DPRD, harus diperdakan terkait dengan beberapa tuntutan tersebut,” katanya.
Kogoya menambahkan jika DPRD Kabupaten Jayawijaya tidak segera menetapkan atau memperdakan tuntutan tersebut, ia mengkhawatirkan akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat asli Papua dan non-OAP.
“Penting sekali dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu tidak terjadi di kemudian hari,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal itu, imbuhnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus segera menetapkan aturan agar menjadi dasar hukum bagi semua.
Menanggapi tuntutan aksi massa yang mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Iwan Asso, menyampaikan terima kasih atas kehadiran masyarakat Lapago yang mendukung dewan dalam menjaring aspirasi terkait perda yang sedang disusun.
“Mau tak mau aturan perda ini harus jadi,” katanya.
Terkait para tukang ojek, Iwan Asso megatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil perwakilan mereka sehinga mereka tahu terkait peraturan berkendara seperti kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki.
“OAP juga harus tahu kita kasih kebebasan sepenuhnya kepada OAP tetapi harus taat aturan seperti rajin membayar pajak kepada pemerintah,” katanya.
Sementara terkait sayuran dan aneka bumbu dapur yang didatangkan dari Jayapura, Iwan Asso mengatakan saat ini mama-mama Papua belum mampu mencukupi kebutuhan yang ada di Jayawijaya, maka terpaksa harus didatangkan dari luar daerah.
“Tetapi masalahnya terkait harga yang tidak terkontrol secara baik oleh para pelaku usaha yaitu harganya ratusan sampai jutaan rupiah. Hal itu tidak sebanding dengan harga normal yang ada,” katanya.
Asso minta kepedulian warga untuk mendukung mama-mama pasar agar bisa berkarya di tempat ini dan ada hasil bumi yang bisa dikembangkan di atas tanah mereka.
“Jadi dalam waktu dekat kita akan panggil setiap koordinator dari masing-masing usaha dan kita akan lakukan rapat bersama untuk menyatukan pandangan, pikiran, dan persepsi bagimana kita mengatur dan memperdakan aturan-aturan yang telah disampaikan sesuai aspirasi hari ini,” pungkasnya.
Terhadap tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo tanggal 13/3/2023 tersebut, beberapa tokoh masyarakat Nusantara yang ada di Lapago yang tidak bersedia namanya disebutkan, mengatakan semua tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Jayawijaya untuk di Perdakan merupakan bagian dari satu penggalan dari beberapa aksi yang dipersiapkan yang bertujuan untuk membuat warga nusantara tidak nyaman, resah dan pada akhirnya akan keluar dari Papua Pegunungan.
“Hidup di Wamena saat ini serasa bukan lagi di NKRI karena hukum negara tidak berlaku dan fungsi dan tugas pemerintah tidak ada, baik pemerintah Pusat utamanya Pemerintah Daerah tidak hadir memberikan rasa aman bagi warga nusantara di Lapago”, ujarnya dengan sedih dan rasa takut.
Narasumber mengisahkan, pemerintah Daerah seolah-olah hadir hanya untuk OAP dan pemerintah seolah-olah tak berdaya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di NKRI.
Selain menggelar demo yang bertujuan secara perlahan mengusir dan meresahkan warga Nusantara yang ada di Lapago tersebut, Media ini mendapatkan informasi adanya kegiatan kelompok yang terorganisir yang bertujuan untuk membuat suasana kekacauan di Lapago.
Berdasarkan informasi yang didapat Media ini, adanya Gerakan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) BALIM yang gencar melakukan konsolidasi dan rapat-rapat guna mencapai targetnya untuk menguasai Kabupaten Jayawijaya dilanjutkan dengan seluruh Kabupaten di Lapago dan Papua secara keseluruhan.
Salah satu poin yang termuat dalam korespondensi diantara BPW KNPB Balim menyebutkan, adanya rencana aksi dan dorongan untuk melakukan mogok sipil Nasional (MSN). Lebih lanjut bahagian dari MSN tersebut memproyeksikan, adanya upaya untuk melumpuhkan Kota Wamena dengan berbagai cara, agar BPW KNPB Balim kota induk menjadi contoh buat kabupaten lain.
Terkait dengan upaya dan langkah yang akan dilakukan mengantisipasi gerakan yang akan dilakukan BPW KNPB Balim, Media ini telah menghubungi Kapolda Papua dan Kapolres Kabupaten Jayawijaya melalui telepon selularnya dengan mengajukan pertanyaan klarifikasi melalui WhatsApp, namun belum ada jawaban. (Redaksi).
