![[Opini] Menilik Pesan Gubernur Khofifah di Hari Santri 2026: Dari Harapan hingga Langkah Nyata](https://www.satukanindonesia.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0016-75x75.jpg)
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat terbatas guna membahas perkembangan situasi politik, hukum, dan keamanan di sejumlah wilayah di Indonesia saat ini.
Rapat yang dipimpin oleh Wiranto dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi dan lembaga terkait, yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Selain itu turut hadir perwakilan Menteri Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam pemberitahuannya kepada wartawan, Wiranto mengatakan rapat tertutup itu membahas beberapa hal seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2019-2024.
Wiranto mengatakan pelantikan tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus diikuti oleh seluruh elemen bangsa. Sebab, pelantikan merupakan puncak dari pemilihan umum yang sudah dilakukan dengan melibatkan rakyat.
Ia menegaskan tidak boleh ada orang maupun kelompok yang menggagalkan pelantikan karena itu merupakan perbuatan inkonstitusional.
“Kita akan lakukan langkah pengamanan yang maksimal agar pelantikan dapat berlangsung dengan baik. Eksistensi negara terancam oleh gerakan-gerakan radikal, anarkis dan inkonstitusional itu,” ujar Wiranto di kantornya, sebelum memulai rapat, Senin (30/9/19).
“Kita akan rapatkan bersama, barisan, kita ajak masyarakat untuk bersama meyakini bahwa amanat konstitusi itu,” imbuh dia.
Selain pelantikan, Wiranto menjelaskan bahwa rapat terbatas membahas seputar hari kesaktian pancasila; gempa Maluku serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah; Papua dan Papua Barat; serta demonstrasi tolak UU KPK yang sudah disahkan dan RKUHP.
Wiranto menegaskan negara selalu hadir untuk senantiasa menyelesaikan situasi yang dapat mengancam kedaulatan negara. Ia pun berharap agar masyarakat dapat tenang dan mempercayai aparat keamanan dalam merespons setiap tindakan yang anarkis.
“Kami ajak masyarakat untuk memahami masalah ini, terutama adik-adik mahasiswa, buruh, tani, karyawan, tukang ojek, para medis, masyarakat agamis, duduk bersama-sama, tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan lain,” katanya.
Dia juga berharap masyarakat tenang dan mempercayakan kepada aparat keamanan terkait potensi gerakan yang bisa mengancam negara. (*)
