Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah tanpa dasar soal keberpihakan pada penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB).
“Ini saya pesankan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini,” ujar Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, (9/3/2021).
Yasonna menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan persoalan yang melanda Partai Demokrat.
Menurut dia, AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari Senin (8/3/2021) dan ditemui oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar.
“Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat,” ujarnya.
Hal itu, menurut dia, karena kelompok yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang belum ada yang menyerahkan dokumen apa pun.
Kalau kubu KLB datang ke Kemenkumham, pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)
