Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Repubik Indonesia kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmanto di Istana Negara, Rabu (11/11/2020).
Gatot dianugerahi Bintang Jasa Mahaputera Ardipradana. Namun pada saat penyerahan, Gatot tak bisa hadir ke Istana Kepresidenan.
“Pak Gatot bersurat kepada Presiden tidak hadir. Isinya nanti bapak Menko Polhukam yang akan menyampaikan,” kata Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden dalam rekaman wawancara, Rabu (11/11/2020).
Heru mengatakan salah satu alasan Gatot tak ingin hadir dalam acara pemberian anugerah tersebut karena faktor pandemi virus corona (Covid-19). Alasan lain yakni kondisi TNI saat ini. Namun, Heru tak merinci dan mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD yang akan menjelaskan lebih lengkap.
“Isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju mungkin kondisi Covid dan harus banyak memberikan perhatian ke TNI. Disuratnya seperti itu,” jelas Heru.
Selain Gatot, ada sejumlah penerima yang juga tidak dapat hadir. Beberapa alasan yang disampaikan yakni ada pekerjaan yang tak bisa ditinggal hingga dalam keadaan tidak sehat.
“Semua hadir ada beberapa tidak hadir dalam kondisi kurang sehat lantas mantan Pak Siwi orangtuanya dalam kondisi sakit,” jelas dia.
Rencana pemberian penghargaan oleh Jokowi kepada Gatot sempat menjadi sorotan. Tak lepas dari gelagat Gatot Nurmantyo beberapa waktu ke belakang yang aktif mengkritik pemerintah.
Gatot pun menjadi deklarator gerakan moral bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama Din Syamsuddin dan beberapa tokoh lainnya. KAMI kerap mengkritik pemerintah dan kondisi negara Indonesia saat ini.
Namun, Menko Polhukam Mahfud menjelaskan bahwa penghargaan Bintang Mahaputera memang biasa diberikan kepada mantan Panglima TNI. Begitu pun kepada mereka yang pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga tinggi negara.
“Ya, semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta Pimpinan Lembaga Negara yang selesai satu periode juga dapat BM. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu,” kata Mahfud.
Salah satu deklarator KAMI, Marwan Batubara menganggap pemberian penghargaan itu merupakan salah satu upaya pemerintah melemahkan semangat oposisi. Dia mengklaim sebagian besar anggota KAMI sepakat agar Gatot menolak pemberian penghargaan dari Jokowi.
“Pemberian penghargaan secara tiba-tiba dan timing tidak jelas, artinya memang ada motif tersembunyi atau cara untuk menaklukkan musuh,” kata Marwan saat, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (6/11/2020).
Selain Gatot, Susi Pudjiastuti, Retno Marsudi, Puan Maharani hingga Luhut Binsar Pandjaitan juga bakal diberikan penghargaan Bintang Mahaputera dari pemerintah. (cs/ns)
