• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Komnas HAM RI Catat Kasus Kekerasan Sipil dan Politik di Tanah Papua

Komnas HAM RI Catat Kasus Kekerasan Sipil dan Politik di Tanah Papua

Juni 16, 2025
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

November 17, 2026
Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

November 16, 2026
DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

November 16, 2026
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

November 16, 2026
Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

Komnas HAM RI Catat Kasus Kekerasan Sipil dan Politik di Tanah Papua

[Hukum]

Juni 16, 2025
in Daerah, Hukum, News
0
0
SHARES
245
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
FOTO: Grafik data korban meninggal maupun luka-luka//ISTIMEWA

JAYAPURA, Satukanndonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) perwakilan Papua mencatat, ada 40 kasus kekerasan sipil dan politik (Sipol) di Tanah Papua selama 2025.

Kasus itu didominasi peristiwa kontak senjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), dan penembakan atau serangan tunggal.

Kepala kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey mengatakan, ini berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, pemberitaan media dan data Sistem Pengaduan HAM atau SPH yang diterima pihaknya, selama 1 Januari 2025 – 12 Juni 2025.

Kasus itu, misalnya kelompok sipil bersenjata menyerang pos-pos militer, satuan-satuan polisi atau tentara dan atau sebaliknya. Tentara dan polisi menyerang markas-markas kelompok sipil bersenjata.

“Juga ada penembakan tunggal, seperti tukang ojek yang melintas, atau mereka (aparat keamanan) yang ditembak secara individu, lalu senjatanya dirampas ada 27 kasus. Kasus penganiayaan 11 kasus, pengrusakan satu kasus, dan kerusuhan satu kasus. Satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan,”kata Ramandey dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua, Minggu (15/06/2025).

 

Ramandey mengatakan, Kabupaten Yahukimo di Papua Pegunungan menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yaitu delapan kasus. Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah tujuh kasus, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah dan Kota Jayapura, Provinsi Papua masing-masing lima kasus. Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan masing-masing tiga kasus.

 

“Kabupaten Yalimo, provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah masing-masing dua kasus. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kabupaten Nabire dan Dogiyai Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya masing-masing sebanyak satu kasus,”ujarnya.

Dikatakannya, secara faktual setiap konflik dan kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respons atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik.

Disisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang terjadi di Tanah Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat maupun kelompok sipil yang berseberangan yaitu TPNPB-OPM.

Sebab, ruang dialog di Tanah Papua masih tertutup hingga kini dan seakan-akan itu menjadi pembiaran jatuhnya korban dan terjadinya konflik berkepanjangan tanpa solusi.

“Tantangan utama bagi Pemerintah RI saat ini adalah bagaimana membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan persamaan persepsi, kesetaraan, penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif, sebagai upaya membangun ekosistem damai menuju dialog kemanusiaan,”ucapnya.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey juga mengatakan, kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya atau ekosob di Tanah Papua belum memadai.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua berdasarkan monitoring media dan data pengaduan dalam SPH selama Januari 2025-Juni 2025, tercatat ada 22 kasus yang berpotensi melanggar HAM.

Kasus berdasarkan isu sembilan kasus, masalah agraria empat kasus, masalah lingkungan hidup tiga kasus, masalah ketenagakerjaan dua kasus, soal kelaparan dua kasus, kesehatan satu kasus, tentang pendidikan satu kasus, dan satu kasus pengabaian hak kelompok marginal yang rentan.

“Jadi kasus di atas berpotensi melanggar hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak anak dan hak mengembangkan diri,”katanya.

Katanya, beberapa kasus yang menjadi highlight adalah terkait aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, juga banyak aduan masyarakat akibat dampak dari kebijakan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

 

Sementara itu, pemantau aktivitas HAM di Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Melky Weruin mengatakan dari 40 kasus kekerasan sipol di Tanah Papua itu, 75 orang menjadi korban, yaitu 50 orang meninggal dunia, dari kalangan warga sipil, TNI/Polri, dan TPNPB OPM serta 25 lainnya mengalami luka-luka ringan maupun berat.

“Sebanyak 75 korban itu terdiri dari 48 orang warga sipil, 35 orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka, 11 orang anggota TPNPB-OPM, yaitu 10 orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Kemudian 16 orang aparat keamanan TNI/Polri, lima orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka,”kata Weruin.

Kata Weruin, korban paling banyak di wilayah Papua Pegunungan, yaitu 25 orang meninggal dunia dan sembilan lainnya terluka. Provinsi Papua Tengah, 21 orang meninggal dunia dan sembilan orang terluka, Provinsi Papua dua orang meninggal dunia dan tujuh orang terluka, dan Papua Barat Daya, satu orang meninggal dunia. [**/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: a TNI/PolriKomnas HAM RITPNPB-OPM
ShareTweetSend

Related Posts

109 Korban Kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua

109 Korban Kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua

September 12, 2026
Kematian Warga Sipil di Intan Jaya adalah Tragedi Kemanusiaan

Kematian Warga Sipil di Intan Jaya adalah Tragedi Kemanusiaan

Juli 6, 2026
Komnas HAM RI Didesak Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Puncak Papua

Komnas HAM RI Didesak Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Puncak Papua

April 22, 2026

Ditembak TNI di Puncak Papua, Korban Ngaku Sedang Hamil Enam Bulan

April 22, 2026

Panglima TNI Didesak Evaluasi Operasi Penindakan TPNPB

April 18, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?