Jakarta, satukanindonesia.com – Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 menyusut, imbas adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Pemotongannya pun tidak main-main yakni mencapai Rp15 triliun untuk DBH DKI Jakarta.
Imbasnya APBD DKI Jakarta 2026, yang semula disusun sekitar Rp95 triliun, menjadi Rp80 triliun.
Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak.
Namun efisiensi itu tidak berlaku bagi anggaran kesehatan dan pendidikan.
Kedua pos anggaran tersebut tetap menjadi prioritas utama di tengah menyusutnya anggaran belanja DKI.
“Jadi, saya berprinsip untuk kesehatan, untuk pendidikan tidak dikurangi,” tegas Pramono di Jakarta Timur, dilansir dari Disway pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Pramono menjelaskan, anggaran yang terkena efisiensi yang bersifat pembangunan fisik yang tidak mendesak.
Sedangkan untuk pembangunan maupun revitalisasi fasilitas kesehatan akan tetap berjalan di tahun 2026.
“Untuk puskesmas ada dua dalam waktu dekat yang akan kita bangun baru, kemudian ada revitalisasi, semuanya mendapatkan anggaran. Jadi, untuk kesehatan tidak ada yang dikurangi,” tegasnya.
Begitupun dengan pembangunan rumah sakit tipe A di lahan Sumber Waras akan tetap berjalan sesuai rencana.
Dalam waktu dekat Pramono akan mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan lahan RS Sumber Waras yang berlokasi di Tomang, Kecamatan Grogol Peramburan, Jakarta Barat.
“Mudah-mudahan minggu depan saya bisa melihat lapangan dan segera akan kita tindak lanjuti untuk kita siapkan untuk membangun rumah sakit baru,” pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengingatkan Pramono agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berlaku bagi program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tentu saja kita harus melakukan penghematan. Tapi jangan sampai menyentuh kepentingan prioritas masyarakat. Saya hanya ingin mengingatkan itu,” ujar Inggard.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, sejumlah program penting yang harus tetap berjalan seperti perbaikan kawasan kumuh, peningkatan sarana dan prasarana umum, serta perbaikan infrastruktur vital di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Program yang menyangkut pembenahan RT dan RW kumuh, perbaikan selokan, jalan, maupun alat-alat vital seperti lift yang berhubungan dengan keselamatan, itu jangan diefisiensi,” pungkasnya.(***)
