Keberpihakan ke UMKM dan Pembangunan yang Manusiawi
oleh:
Gurgur Manurung*
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Ph.D dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR RI 19 Oktober 2020 di Lombok yang mengundang KPPU, BSN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Antam, PT. Garuda Indonesia, PT. Sarinah, ITDC, PT. BNI, PT. Aneka Tambang (Antam).
Secara khusus Gubernur NTB mengatakan agar PT. Antam melakukan penambangan dengan pendekatan manusiawi. Pendekatan manusiawi adalah sebelum eksploitasi masyarakat lokal dilatih untuk menjadi Satpam, sopir, pegawai dan berbagai profesi yang dibutuhkan Antam.
Masyarakat yang anaknya pintar dikuliahkan ke teknik pertambangan, metarlurgi dan lain sebagainya. Optimalkan masyarakat lokal untuk ahli mengelola tambang, katanya.
Dihadapan Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan berbagai BUMN Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan bahwa Covid19 membawa berkah bagi masyarakat NTB karena kami menjadi mandiri.
Kami memiliki 5000 UMKM yang dibina secara kontinu dan mereka memproduksi kebutuhan menanggulangi Covid19 seperti produk masker, hand sanitizer, dan berbagai produk dihasilkan UMKM untuk kebutuhan rakyat NTB. Kami menghindari produk dari luar untuk kebutuhan kami.
Dalam dialog kunjungan kerja Komisi VI DPR itu tujuannya adalah membangun konektivitas untuk mendorong UMKM di NTB. Wakil ketua Komisi VI DPR RI M Haekal mengatakan agar Badan Standarisasi Nasional (BSN) membantu UMKM mendampingi agar standard produk mereka sesuai dengan yang diharapkan. UMKM akan mudah memiliki sertifikat jika didampingi seluruh proses pembuatan produk mereka. Dengan demikian produk mereka terjamin.
Kendala UMKM Memperoleh Sertifikasi
UMKM itu kesulitan mendapat sertifikat BSN karena mereka tidak paham bagaimana caranya, atau mereka tidak memiliki modal untuk membuat produk sesuai standard BSN. Jika UMKM memiliki kendala modal atau keahlian agar sesuai standard UMKM maka pendamping inilah yang mengungkapkan kenadala-kendala itu.
Selama ini UMKM itu kesulitan mendaparkat sertifikasi karena langkah-langkahnya pun belum tentu dipahami mereka. Pada prinsipnya, semua ingin produknya memiliki sertifikat.
Selama ini BSN bersifat menunggu dan kurang sosialisasi ke masyarakat, khususnya UMKM. Alasanya dalah dana operasional BSN menjadi kendala utama. Kesan selama ini adalah masyarakat kesulitan mendapatkan BSN. Jadi, sertifikat itu barang mahal. Padahal, sejatinya BSN bergerak untuk membina/mendampingi masyarakat agar makin banyak yang terampil.
Faktanya, masyarakat yang terampil membuat produk saja sulit untuk mendapat sertifikasi. Paradigma BSN yang menunggu dan kesulitan masyarakat mendapatkan sertifikasi harus diubah. Dengan demikian, proses pendampingan akan menbghasilkan masyarakat, khususnya UMKM produktif. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki rakyat yang produktivitasnya tinggi.
UMKM yang kesulitan dana karena sulitnya memperoleh kredit dari bank juga harus berubah. Selama ini bank juga menunggu dan menghukum saja. Bank menunggu kreditur datang dan menghukum jika terlambat bayar. Padahal, UMKM, petani, nelayan dan berbagai usaha membutuhkan pendampingan dari bank.
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berulangkali mengungkapkan agar bank himbara mendampingi UMKM dalam pengelolaan dana kredit. Dengan pendampingan bank, keterampilan UMKM mengelola keuangan sangat baik. Jika UMKM mengelola dana pinjaman dengan baik maka secara otomatis bank juga akan beruntung.
Konektivitas Menjadi Kunci Kesuksesan MotoGP
Kegiatan internasional MotoGP yang diperkirakan dilaksanakan setahun lagi yang dilaksanakan di Mandalika NTB yang membutuhkan sekitar 150.000 kamar bagi penonton membutuhkan konektivitas kesiapan hotel, Telkom, listrik, tenda-tenda mewah, penerbangan, transportasi darat, laut dan berbagai fasilitas.
UMKM yang 5000 di NTB menjadi tulang punggung terlaksananya kegiatan MotoGP internasional. UMKM dilibatkan untuk kebutuhan logistik berupa kaos dan kreasi-kreasi lokal yang terkait dengan kegiatan MotoGP internasional.
Kegiatan MotoGP internasional harus dipersiapan dari semua lini seperti kemanan dan kenyamanan seluruh tamua yang datang ke Lombok. Mulai dari transaksi yang aman, penginapan yang yang nyaman, telekomunikasi memiliki jaringan yang baik. PT.Telkom harus sangat serius menangani karena yang datang untuk kegiatan MotoGP berasal dari seluruh dunia dan orang-orang terkenal.
Keunggulan NTB
Melihat dialog dan program pembinaan UMKM dan pembinaan petani, nelayan dengan berbagai produk di NTB muncul pertanyaan, apakah pembinaan UMKM, petani, nelayan di NTB ada korelasinya NTB dipimpin Guberniur yang berlatar belakang akademisi?.
Gubernur NTB sebelum Zulkieflimansyah adalah Tuan Guru Bajang (TGB) 2 periode yang lulusan Ph.D dari Universitas Al-Azhar?. TGP sempat menjadi sorotan public karena pernah menjadi isu Calon Wakil Presiden (Cawapres) karena dianggap cendekiawan Indonesia yang berpihak kepada keadilan bagi rakyat kecil?.
Zulkieflimansyah adalah seorang akademisi yang pernah menjadi peneliti senior di Universitas Indonesia (UI). Zulkieflimansyah memiliki gelar akademik Ph.D dari United Kingdom. Zulkieflimansyah adalah seorang aktivis tulen sejak mahasiswa. Zulkieflymansyah pernah menjadi ketua senat Universitas Indonesia, kemudian 3 periode anggota DPR dari Fraksi PKS di Komisi XI, VII dan VI.
Melihat perkembangan NTB yang ekonominya berpihak kepada UMKM, petani dan nelayan perlu kita renungkan agar pemimpin kita kedepan membutuhkan orang-orang yang cerdas seperti TGB dan Zulkieflimasyah.
Pernyataan Zulkieflimansyah yang menarik adalah agar BUMN jangan fokus kepada keuntungan uang semata. Untuk apa perusahaan untung sesaat tetapi rakyat sekitar perusahaan akan melakukan perlawanan. Jika rakyat sekitar melawan karena merasa diperlakukan tidak adil maka tidak alam perusahaan itu akan dihancurkan masyarakat sekitar.
Zulkieflimasyah menegaskan agar semua BUMN bekerja dengan pendekatan manusiawi kepada rakyat sekitar. Pemerintah Daerah (Pemda) NTB bersedia sercara total membantu jika itu untuk merah putih. Zulkieflimasyah dalam pandangan-pandangan dan sikapnya selalu berpihak kepada keadilan masyarakat kecil. Semoga pandangan dan sikap Gubernur NTB ditiru Gubernur lain yang masih bertahan dengan paradigm lama yang selalu berpihak kepada investor. Tidak banyak Gubernur yang membangun konektivitas secara kontinu untuk keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi untuk merah putih, katanya menutup pembicaraan.(*)
