MANOKWARI, satukanindonesia.com – Menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional 2026, berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut para tamu dan peserta dari seluruh Indonesia yang akan hadir di Manokwari, provinsi Papua Barat.
Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan menegaskan, selama ini kehidupan masyarakat di Manokwari berjalan aman, tertib, dan kondusif. Karena itu, tidak tepat apabila ada pihak yang menggambarkan Manokwari sebagai daerah konflik atau wilayah yang tidak aman bagi para tamu yang akan mengikuti Pesparawi Nasional.
“Manokwari adalah daerah yang aman dan masyarakatnya menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, serta penghormatan kepada setiap tamu yang datang. Jangan membangun narasi yang seolah-olah Manokwari adalah daerah konflik,”tegas Yohanes Akwan.
Namun demikian, menurutnya, pelaksanaan Pesparawi Nasional juga akan memperlihatkan kepada publik kondisi riil pembangunan di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Para tamu dari berbagai daerah akan melihat secara langsung masih terbatasnya fasilitas publik dan infrastruktur yang tersedia di ibu kota provinsi.
“Kami menyambut baik seluruh peserta Pesparawi Nasional. Akan tetapi, pemerintah juga harus berani bercermin.Jangan sampai tamu-tamu yang datang justru menyaksikan kemiskinan fasilitas publik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,”ujarnya.
Yohanes Akwan menilai, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) masyarakat, termasuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang layak. Momentum Pesparawi Nasional seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah, untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat Papua Barat.
Atas nama masyarakat, YLBH Sisar Matiti mengucapkan selamat datang kepada seluruh duta dan peserta Pesparawi Nasional di Manokwari.
Masyarakat akan memberikan sambutan terbaik dengan semangat persaudaraan dan pelayanan, meskipun berbagai keterbatasan infrastruktur masih dirasakan hingga saat ini.
Pesparawi Nasional diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan Iman, tetapi juga menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah agar pembangunan di Papua Barat lebih merata dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. [GRW]
