SORONG, satukanindonesia.com – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale mengatakan, para pemimpin Pasifik harus secara terbuka membahas masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat, sambil tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan Indonesia.
Berbicara bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape setelah pembicaraan bilateral di Port Moresby pada Jumat (26/6/2026), Matthew Wale mengatakan, bahwa isu Papua Barat termasuk di antara hal-hal yang dibahas selama pertemuan mereka, sebagaimana dikutip dari laman www.tavulinews.com.sb, Senin (29/06/2026).
Ia mengatakan, Kepulauan Solomon ingin mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia tetapi percaya bahwa kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di Papua Barat harus terus ditangani melalui dialog.
“Kami tidak bermaksud memprovokasi Indonesia. Namun, kami prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Papua Barat,”kata Matthew Wale.
Matthew Wale mengatakan, tidak perlu menghindari diskusi tentang Papua Barat, dan menggambarkannya sebagai isu yang harus dibahas secara terbuka dan jujur di antara mitra regional.
“Pesan kami kepada Indonesia adalah bahwa kami berteman, dan teman seharusnya dapat berbicara secara terbuka satu sama lain tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,”ucapnya.
Katanya, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape telah berbagi pandangan tentang bagaimana para pemimpin Pasifik dapat terus melibatkan Indonesia dengan cara yang membangun kepercayaan sekaligus mengurangi sensitivitas seputar diskusi tentang hak-hak masyarakat Melanesia di Papua Barat.
Wale juga mengatakan, Kepulauan Solomon berharap Papua Nugini dapat terus memimpin di kawasan ini dalam isu tersebut, seraya mencatat hubungan dekat Papua Nugini dengan Indonesia dan peran pentingnya di kawasan Melanesia.
Perdana Menteri Marape tidak berkomentar panjang lebar mengenai Papua Barat selama konferensi pers, tetapi membenarkan bahwa masalah tersebut telah menjadi bagian dari diskusi bilateral para pemimpin.
Isu Papua Barat tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dalam diplomasi regional Pasifik, dengan negara-negara Melanesia terus menyeimbangkan dukungan untuk dialog tentang hak asasi manusia dengan menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia. [GRW]
