JAYAPURA, satukanindonesia.com – Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Surya Anta menilai, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua tidak dapat dilihat semata sebagai program pembangunan.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut memperlihatkan pola kolonialisme modern yang berlangsung melalui penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan kehadiran militer.
Pandangan itu disampaikan Surya Anta dalam Diskusi di kanal youtube Koran Kejora bertajuk “Mengulas Praktik Kolonialisme, PSN dan Militerisme di Papua serta Bagaimana Sikap Kita”, yang menghadirkan narasumber dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), LBH Papua Pos Merauke, dan FRI-WP.
Surya mengatakan, perhatian publik Indonesia terhadap situasi Papua meningkat setelah pemutaran film dokumenter Pesta Babi di berbagai kota.
Film tersebut, menurutnya, membuka pemahaman yang lebih luas bahwa persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata atau isu diskriminasi rasial.
“Film itu memperlihatkan bagaimana penghancuran alam, penyingkiran masyarakat adat, pengerahan militer, dan proyek investasi saling berhubungan dalam satu pola yang sama,”kata Surya keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/06/2026).
Menurut dia, karakteristik PSN di Papua berbeda dengan proyek serupa di daerah lain. Selain berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat, proyek tersebut juga berlangsung dalam konteks sejarah politik Papua yang belum selesai.
Ia menyebut, kehadiran aparat keamanan dalam proyek-proyek pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme yang memungkinkan ekspansi investasi berjalan tanpa banyak hambatan.
“Bagi masyarakat adat, dampaknya bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan cara hidup yang selama ini menopang mereka,”ujarnya.
Surya menilai, masyarakat Papua perlahan dipaksa masuk ke dalam sistem ekonomi yang tidak mereka bangun sendiri. Mereka kehilangan hutan, kebun, dan wilayah berburu, lalu bergantung pada pekerjaan dengan upah rendah di perusahaan yang masuk ke wilayah adat.
Ia juga menyoroti, besarnya mobilisasi modal ke Papua dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, proyek pangan, perkebunan, dan energi yang dikembangkan pemerintah dan korporasi lebih mencerminkan kepentingan akumulasi keuntungan dibanding upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di sisi lain, Surya melihat tumbuhnya solidaritas dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok muda di Indonesia sebagai perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut masih memerlukan kerja politik yang panjang.
“Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Papua memang bertumbuh, tetapi tidak otomatis berubah menjadi dukungan politik yang kuat. Itu harus terus dibangun melalui diskusi, kampanye, dan kerja-kerja solidaritas,” katanya.
Dalam diskusi yang sama, staf LBH Papua Pos Merauke, Arnold Anda mengatakan, proyek pangan dan perkebunan skala besar di Merauke telah mengubah ruang hidup masyarakat adat secara drastis.
Menurut Arnold, pembukaan lahan dalam skala luas menyebabkan hilangnya hutan sagu, wilayah berburu, kawasan perikanan tradisional, serta sumber-sumber pangan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Distrik Sermayam, Tanah Miring, hingga Jagebob yang kini mengalami perubahan bentang alam akibat pembukaan lahan untuk perkebunan tebu dan program cetak sawah.
“Masyarakat yang sebelumnya hidup dari berburu, meramu, dan berkebun kini perlahan dipaksa menjadi buruh harian di perusahaan,”kata Arnold.
Ia juga menyoroti, meningkatnya deforestasi dan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan sejumlah proyek investasi di Merauke.
Menurut Arnold, pola penguasaan tanah yang terjadi saat ini memiliki kemiripan dengan berbagai proyek pembangunan sebelumnya yang dijalankan negara di Papua sejak masa Orde Baru.
Sementara itu, perwakilan AMP, Paul, menilai ekspansi investasi dan proyek strategis nasional berjalan beriringan dengan meningkatnya militerisme di Papua.
Ia menyebut, operasi keamanan yang berlangsung di sejumlah wilayah konflik telah memicu pengungsian warga sipil dalam jumlah besar serta mempersempit ruang demokrasi.
Selain itu, berbagai bentuk penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan maupun kebijakan pemerintah kerap dihadapi dengan pendekatan keamanan.
“Perampasan tanah, pengungsian, pembungkaman ruang demokrasi, dan pengerahan aparat terjadi dalam waktu yang bersamaan,”ujarnya.
Paul juga menyoroti laju deforestasi, perubahan komposisi penduduk, dan meningkatnya ketimpangan sosial di Papua yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. [**/GRW]
