Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal utang di tengah pandemi covid-19. Menurut dia, di tengah merosotnya pendapatan pajak akibat aktivitas ekonomi lumpuh, membuat pemerintah mau tidak mau menggunakan utang sebagai instrumen untuk membiayai APBN.
Meski menyebabkan defisit melebar, kata Ani, sapaan akrabnya, mau tak mau harus dilakukan agar negara dapat mendorong perekonomian, sekaligus membereskan berbagai masalah di bidang kesehatan.
“Kalau kita tidak suka utang, kita mungkin akan mengurangi defisit, tapi mungkin dampaknya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, ekonomi akan menjadi lebih berat,” ujarnya saat berbicara dalam webinar bertajuk “Kebijakan Keuangan dan Pengawasannya dalam Mengatasi Pandemi Covid-19” yang digelar FEB UI, Rabu (18/11/2020).
Tahun ini, lanjut dia, pemerintah telah menetapkan defisit APBN mencapai 6,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Keputusan ini akan menjadi salah satu tantangan setelah pandemi berakhir, yakni bagaimana pemerintah harus mengelola eksposur fiskal defisit dan utang negara.
“Ini terjadi di semua negara apakah negara maju, emerging maupun negara berkembang. Nah, APBN kita dalam hal ini merupakan instrumen untuk stabilisasi distribusi dan alokasi. Ini adalah mandat UU Keuangan negara,” terang Ani.
Menurut Ani, dalam kondisi ekonomi terhantam covid-19 dan mengalami kontraksi, pemerintah juga harus memastikan agar distribusi pendapatan tidak semakin memburuk. Sehingga, dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi tak mendistorsi kebijakan fiskal.
Itu lah sebabnya, tahun ini pemerintah melakukan dua kali revisi APBN dari semula dipatok sebesar 1,7 persen menjadi 5,07 persen dalam Perpres nomor 54/2020 dan terakhir menjadi 6,3 persen dalam Perpres 72/2020.
“Presiden melihat bahwa ini adalah kondisi kegentingan yang memaksa, maka muncul lah juga Perpu nomor 1 tahun 2020 yang merupakan kebijakan di sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani covid-19 ini,” tandasnya.
