![[Opini] Menilik Pesan Gubernur Khofifah di Hari Santri 2026: Dari Harapan hingga Langkah Nyata](https://www.satukanindonesia.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0016-75x75.jpg)
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintahan Presiden Joe Biden akan membawa kembali Amerika Serikat bergabung dengan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keputusan itu diambil tiga tahun setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari organisasi tersebut. Kala itu pemerintahan Trump menilai upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan mengumumkan keputusan itu secara resmi pada Senin (8/2/2021) waktu setempat.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Amerika Serikat akan kembali ke dewan yang berbasis di Jenewa itu sebagai pengamat.
“Kami ingin melakukannya, bahwa cara paling efektif untuk mereformasi dan meningkatkan kinerja Dewan adalah dengan terlibat langsung secara berprinsip,” kata pejabat itu seperti dikutip dari Reuters.
“Kami tahu bahwa Dewan berpotensi menjadi forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan hadir di meja, kami berusaha untuk mereformasi dan memastikannya dapat memenuhi potensi itu,” kata pejabat itu.
AS resmi keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018 lalu.
Trump dengan agenda “America First” memutuskan menarik AS dari berbagai organisasi dan perjanjian internasional, termasuk sebagai anggota Dewan HAM PBB .
Kala itu Trump menganggap Dewan HAM PBB bias terhadap Israel dan kurangnya pembaruan.
Dibentuk pada 2006 untuk melindungi HAM dunia, Dewan HAM PBB memang dianggap kerap mengeluarkan keputusan dan laporan yang berbenturan dengan prioritas AS.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley saat itu menyinggung bahwa selama ini Dewan HAM PBB sangat menaruh perhatian pada sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang akan memilih anggota baru akhir tahun ini.
Anggota dipilih untuk duduk selama tiga tahun, dan tidak bisa menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Kandidat dipilih melalui pemungutan suara rahasia dalam kelompok geografis untuk memastikan perwakilan yang merata. (bm/cnni)
