SatukanIndonesia.com – Pemerintah Israel menyatakan tidak akan ada negara Palestina selama pemerintahan Israel dikendalian Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Yair Lapid.
Lapid mengatakan tidak mungkin menyelesaikan kesepakatan untuk resolusi dua negara sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina selama periode pemerintah PM Bennett.
“Tidak ada kesepakatan untuk ini di dalam pemerintahan,” kata Lapid kepada Channel 11 pada hari Kamis, yang dilansir Jerusalem Post, Jumat (20/8/2021).
Baca juga: Petinggi Taliban dan Mantan Presiden Afghanistan Bahas Pemerintahan Baru
“Dua negara tidak akan terjadi dalam komposisi [rotasi] pemerintah ini,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa dia sendiri percaya pada resolusi tersebut.
Wartawan bertanya apakah itu akan berubah setelah rotasi pemerintah ketika dia menggantikan Bennett sebagai perdana menteri. “Bisa jadi,” kata Lapid.
Dia berbicara sebelum pertemuan Bennett dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Washington pada pekan depan. Pertemuan itu sebagian akan membahas solusi konflik Israel-Palestina.
Lapid menegaskan bahwa dia belum berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Bennet juga tidak.
Baca juga: Imbas Taliban Kuasai Afghanistan, IMF Hentikan Pengiriman Dana Rp6 T untuk Afghanistan
Dia mengakui bahwa percakapan keamanan memang sedang berlangsung, dan menambahkan bahwa panggilan telepon semacam itu tidak dilarang.
Menteri Pertahanan Benny Gantz telah berbicara melalui telepon dengan Abbas seperti halnya Presiden Issac Herzog. Menurut Channel 11, panggilan telepon itu dilakukan dengan persetujuan pemerintah.
Lihat juga: Pemilih Marah pada Biden, Jika Pemilu Digelar Hari Ini Trump Akan Menang
(nal/SI)
