Washington, SatukanIndonesia.com – Pengambilalihan pemerintah transisi oleh militer Sudan akan memiliki konsekuensi jangka panjang pada hubungan dengan Amerika Serikat (AS).
Hal itu diungkapkan oleh sejumlah pejabat AS, usai militer Sudan melakukan kudeta, menumbangkan pemerintahan sipil, dan menculik Perdana Menteri Abdalla Hamdo. Baca Juga: NASA Butuh Roket Nuklir untuk Saingi China di Luar Angkasa
Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez, kondisi di Sudan harus segera berbalik arah. “Pengambilalihan aparatur negara oleh militer Sudan benar-benar tidak dapat diterima dan akan memiliki konsekuensi jangka panjang sehubungan dengan hubungan AS-Sudan,” kata Menendez, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (25/10/2021).
Sementara Mark Warner, seorang kader partai Demokrat yang memimpin Komite Intelijen Senat AS, telah mengutuk pengambilalihan militer di Sudan yang menggambarkannya sebagai “upaya kudeta”. Warner bergabung dengan daftar anggota Kongres AS yang menyerukan pemulihan pemerintah di Sudan.
“Pengambilalihan pemerintah transisi Sudan oleh militer dan penangkapan pejabat senior pemerintah melanggar aturan konstitusional dan tujuan demokratis rakyat Sudan,” tulis Warner di Twitter. “Saya mengutuk upaya kudeta ini, dan bergabung dengan seruan bipartisan untuk segera memulihkan pemerintahan sipil,” lanjutnya.
Usai terjadinya kudeta, sistem komunikasi dan informasi di Sudan mulai mengalami gangguan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menunjukkan laporan bahwa internet mati di negara itu dan sarana komunikasi lainnya ditangguhkan. Baca Juga: Joe Biden: China Tahu Amerika Itu Militer Paling Kuat dalam Sejarah Dunia
“Pemutusan internet secara sembunyi-sembunyi bertentangan dengan hukum internasional, dan layanan Internet dan seluler harus dipulihkan. Sebab, hal itu penting bagi orang untuk mencari dan menerima informasi, terutama dalam keadaan yang meresahkan ini,” jelasnya.
Dia meminta militer dan pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional, untuk menghormati kebebasan berekspresi orang, serta hak berkumpul secara damai. “Akan menjadi bencana jika Sudan mundur setelah akhirnya mengakhiri dekade kediktatoran represif,” ujarnya.(Nal/SI)
