Nusa Dua, SatukanIndonesia.Com – World Reconstruction Conference ke-5 (WRC5) menghasilkan enam poin penting yang akan ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, seluruh dunia dapat menyadari betapa pentingnya menjalin kerja sama dalam membangun ketangguhan bencana bersama-sama.
“Kami telah memutuskan untuk mengambil enam tindakan,” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Asako Okai, pada penutupan World Recontruction Conference (WRC) ke-5 dalam rangkaian acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GODRR) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali pada Selasa (24/5/2022).
Pertama, PBB akan menyerukan kepada seluruh negara untuk berkomitmen pada proses pemulihan yang tangguh bencana. Dengan fokus utamanya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak bencana alam ketika melanda suatau negara.
Proses pemulihan bencana alam yang dikerahkan oleh suatu negara itu pun harus dilakukan secara komprehensif. Kelembagaan keuangan hingga teknis penanganan bencana alam yang dilakukan dapat diatur dalam secra mendetail di semua tahapan yang ada.
“Berkomitmen pada proses pemulihan yang tangguh dengan lebih baik menempatkan lembaga di tangan orang-orang yang terkena dampak,” kata Asako.
Kedua, PBB mengimbau kepada seluruh pembuat kebijakan untuk menempatkan pemulihan sistem kesehatan yang menggabunggkan manajemen risiko berkelanjutan. Sehingga, infrastruktur kesehatan global dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam maupun nonalam.
“Kami menghimbau semua pembuat kebijakan untuk menempatkan pemulihan sistem kesehatan yang menggabungkan manajemen risiko berkelanjutan. Ini adalah infrastruktur Kesehatan yang tangguh,” kata Asako.
Ketiga, perlindungan sosial secara universal kepada seluruh kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak bencana alam maupun nonalam. Sehingga, kala bencana terjadi, masyarakat rentan itu dapat bertahan dari dampak negatif dari berbagai sektor, khususnya perekonomian.
“Memastikan pendapatan dan konsepsi yang aman, untuk menopang masyarakat,” imbuhnya.
Keempat, PBB mendorong kerja sama yang kuat dapat terjalin antar masyarakat sipil dengan pemerintah. Supaya, melalui bantuan dari kearifan lokal yang diadopsi oleh masyarakat di wilyah tertentu tersebut dapat membuat upaya penanganan bencana alam lebih optimal.
“Kami menyadari bahwa infrastruktur kritis menjadi sangat membutuhkan kerja sama,” kata Asako.
Kelima, PBB meminta kepada semua mitra dan lembaga pemerintah untuk rutin memantau pemulihan bencana alam dengan cermat. Pastikan, program yang telah dirumuskan dalam penanganan bencana tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan selama terjadinya bencana.
“Semua mitra dan lembaga pemerintah untuk memantau pemulihan,” kata Asako.
Terakhir, PBB mendorong kepada kepada seluruh lembaga pemerintah mengadopsi pemulihan yang responsif pada semua gender kepada masyarakat yang terdampak bencana. Seluruh pemangku kepentingan tersebut, dapat menangani masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhannya.
“Kami berusaha untuk mengembangkan dan mengadopsi pemulihan yang responsif,” pungkasnya.
