• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
KPK Panggil M Taufik Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang

KPK Panggil M Taufik Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang

September 8, 2022
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

November 18, 2026
Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

November 17, 2026
Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

November 17, 2026
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

KPK Panggil M Taufik Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang

[Hukum]

September 8, 2022
in Hukum, News
0
0
SHARES
94
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.(KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COM)

Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (8/9). Taufik akan diperiksa tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Tahun 2018-2019.

Selain M Taufik, KPK juga turut memanggil mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Yoory merupakan terpidana dalam korupsi pengadaan tanah di Munjul.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/9).

KPK saat ini tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dari pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019. Perumda Sarana Jaya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982.

Pengadaan tanah tersebut diduga diperuntukan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Perkara pengadaan tanah ini di Cakung, Jakarta Timur ini telah menjerat pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.

“Kami belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang di tetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya akan mengumumkan secara resmi ke publik mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkara tersebut. Sebab hingga kini, pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi,” tegas Ali.

Sejauh ini, lanjut Ali, tim penyidik KPK telah memanggil saksi-saksi sebanyak 22 orang, yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. KPK memastikan akan menginformasikan kepada publik terkait pengembangan perkara tersebut.

“Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini dan berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan,” ujar Ali.

Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.

Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(***)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Anggota DPRD DKI Jakartakomisi pemberantasan korupsi kpkMohamad Taufik
ShareTweetSend

Related Posts

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Rp163 Miliar dalam Kasus Korupsi di ATR/BPN

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Rp163 Miliar dalam Kasus Korupsi di ATR/BPN

November 5, 2026
KPK Tahan Mantan Pejabat Pajak, Gratifikasi Diduga Capai Rp20,7 Miliar

KPK Tahan Mantan Pejabat Pajak, Gratifikasi Diduga Capai Rp20,7 Miliar

Agustus 21, 2026
KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan Lewat PRISMA

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan Lewat PRISMA

Agustus 13, 2026

KPK Dorong Budaya Integritas Perkuat Tata Kelola Koperasi Nasional

Agustus 2, 2026

KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar OTT di Pemalang

Juli 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?