Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didesak segera melakukan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama. Pasalnya, posisi Plt Dirjen Bimas Katolik yang dijabat oleh Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono sudah kadaluarsa atau melewati batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta Albertus dinilai tidak kompeten untuk menduduki jabatan Dirjen Bimas Katolik.
Desakan ini, salah satunya disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum Pemuda Katolik Komda Riau Ferlianus Gulo. Menurut Ferlianus, jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik, Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono sudah kadaluarsa, karena sudah menjabat lebih dari 12 bulan.
Diketahui, pelaksana tugas Dirjen Bimas Katolik Kemenag saat ini dijabat oleh Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono sejak Desember 2021. Penunjukan Adiyarto Sumardjono sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag berdasarkan Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor: 058231/B.1I1/3/2021 tertanggal 16 Desember 2021.
“Masa jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik sudah kadaluarsa karena sudah menjabat lebih dari 12 bulan, pada aturannya penugasan pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling banyak untuk satu kali penugasan,” ujar Ferlianus kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).
Menurut Ferlianus, hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian/Lembaga tertanggal 5 Oktober 2022 dan Pasal 1, 2 dan 59 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier PNS. Selain karena melanggar aturan, kata Ferlianus, seleksi terbuka Dirjen Bimas Katolik merupakan momentum yang tepat untuk memilih Dirjen yang kompeten, untuk menggantikan Plt Dirjen Albertus saat ini.
“Selama masa kepemimpinan Plt. Dirjen Bimas Katolik, Pak Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono banyak aturan yang tidak sesuai, termasuk juknis pemberian tunjangan fungsional penyuluh Non PNS. Lalu aturan tentang honor penyuluh non PNS yang tidak dipotong pajak sebagaimana tertuang pada Juknis Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (3) huruf d. Padahal di peraturan menteri keuangan dikatakan bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari APBN akan dipotong pajak,” jelas dia.
Dari segi kepemimpinan, kata Ferlianus, Plt. Dirjen Bimas Katolik selalu ingin dilayani. Dia menceritakan kejadian di Jawa Timur saat Plt. Dirjen Albertus melakukan kunjungan. Plt. Dirjen, tutur Ferlianus menurunkan di tengah jalan pejabat Bimas Katolik dari kendaraan hanya karena karena fasilitas yang dinginkan Plt. Dirjen tidak sesuai.
“Kemudian, di Bali, diperlakukan pejabat Bimas Katolik tidak sesuai dengan etika yang baik. Terlebih-lebih di Banten, membatasi dan melarang pejabat bimas katolik untuk mendampingi pengurus gereja katolik untuk beraudensi dengan pak Plt. Dirjen Bimas Katolik. Hal ini sangatlah tidak baik bagi seorang pemimpin, tidak dapat dijadikan panutan,” ungkap dia.
“Untuk tahun 2022 banyak usulan dari daerah seperti Sumatera Barat untuk badan hukum dan registrasi gereja katolik belum ditanda tangan oleh Pak Plt. Dirjen Bimas Katolik. Berangkat dari pengalaman sebelumnya bahwa ada indikasi sengaja memperlambat atau tidak mau tanda tangan. Kemudian Juknis pelaksanaan program pendidikan urusan tahun 2023 sampai saat ini belum ada,” kata Ferlianus menambahkan.
Selain itu, lanjut Ferlianus, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi pada masa kepemimpinan Plt. Dirjen Bimas Katolik Albertus bisa dikatakan jauh api dari panggang. Karena itu, kata dia, Plt. Dirjen Bimas Katolik Albertus tidak layak menjadi pemimpin apalagi kalau menjadi Dirjen Bimas Katolik definitif.
“Kami pun meminta dan mendorong Pak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menunjuk pejabat definitif dengan melakukan seleksi terbuka dalam waktu dekat, demi kepentingan umat Katolik dengan mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan profesionalitas,” imbuh dia.
Senada dengan Ferlianus, Pembinas Katolik Papua Barat, Hugo juga mendesak agar Menag Yaqut segera melakukan seleksi terbuka untuk memberikan kesempatan kepada seluruh SDM Katolik di Indonesia menduduk jabatan tersebut. Menurut Ferlianus, SDM Katolik memiliki banyak tokoh-tokoh yang kompeten untuk menjadi Dirjen Bimas Katolik.
“Harus segera dilakukan lelang terbuka kepada semua putra-putri bangsa khususnya masyarakat Katolik untuk menjadi sebagai Dirjen. Apalagi, posisi Dirjen Bimas lainnya seperti Islam, Kristen, Hindu dan lain-lainnya sudah dilakukan lelang terbuka, sementara Katolik belum dilelang secara terbuka,” tandas Hugo.
Hugo menegaskan bahwa banyak SDM Katolik yang mumpuni untuk mengisi posisi Dirjen tersebut. Hanya saja, menurut dia, Plt. Dirjen sekarang tidak cukup kompenten untuk menjadi Dirjen definitif.
“Kita kan punya asosiasi yang namanya Askapemkat atau Asosiasi Kepala Bidang dan Pembimbing Masyarkat Katolik, nah dalam asosiasi ini, disampaikan banyak keluhan, aspirasi yang mengungkapkan tidak kompetennya Pak Plt Dirjen sekarang. Karena itu, kita desak supaya dilakukan lelang terbuka, bila perlu Dirjen Bimas ini berasal dari Papua Barat, kita juga banyak tokoh yang kompeten,” pungkas Hugo.
Ditempat terpisah, terkait dengan kekosongan Dirjend Bimas Katolik pada Kementerian Agama RI yang sudah lama, Ketua Umum DPP PPGI Maruli Tua Silaban juga ikut angkat bicara.
Menurut Maruli, untuk menjamin kepastian hukum pelayanan bagi Umat Katolik yang dijamin dalam UUD 1945 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden Jokowi diminta memberi perhatian khusus dengan mengangkat Dirjen Bimas Katolik yang Defenitif.
Menurut Maruli, PPGI sebagian wadah berhimpun Pemuda Gereja lintas Gereja yaitu Pemuda Gereja Katolik dan Gereja Kristen Protestan ikut menyuarakan urgensi pentingnya segera adanya pejabat Dirjen Bimas Katolik sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa diskriminasi dengan Dirjen yang membidangi agama lain.
“Jangan sampai ada diskriminasi pengisian jabatan Setingkat Dirjend pada Kementerian Agama yang pada akhirnya berdampak pada meluasnya diskriminasi pelayanan bagi Umat Katolik di tengah masyarakat”, ujar Maruli kepada Media ini, Jumat, 13/1/2023
Maruli mengatakan, jangan sampai ada permainan kotor dalam mengisi jabatan Dirjen Bimas Katolik yang mengarah pada penyelewengan penggunaan Anggaran di Kementerian Agama dan di lingkungan Istana. (Redaksi).
