Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Bambang dicopot bersamaan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang mengecek infrastruktur di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara, Arief S Trinugroho membenarkan bahwa Bambang sudah dibebastugaskan dari jabatannya.
“Dibebastugaskan, sudah kosong. Bambang ini, eselon II dan tunjangan kinerja masih melekat,” kata Arief S Trinugroho,” sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Jumat (19/5).
Arief menambahkan pihaknya masih melakukan evaluasi. Nantinya akan dibuka lelang jabatan Kadis PUPUR Sumut untuk menggantikan posisi Bambang.
“Saat ini kita masih melakukan evaluasi. Setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka untuk menetapkan Kadis PUPR Sumut, defenitif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengaku Bambang dicopot dari jabatannya karena kinerjanya buruk di proyek infrastruktur jalan senilai Rp 2,7 triliun yang dikerjakan saat ini.
“Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaikinya kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih,” ungkap Safruddin.
Safruddin mengatakan Bambang dicopot bersamaan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5) pagi.
“17 Mei 2023 sore SK itu diserahkan ke Bambang melalui sekretaris. Untuk sementara Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut,” bebernya.
Diketahui, anggaran sebesar Rp2,7 triliun dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Proyek tersebut dimulai pada 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada 2023.
Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.
Adapun beberapa ruas jalan yang akan dibangun di antaranya ruas jalan Kuala – Simpang Marike di Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang), ruas Jalan Tanjung Balai – Pasar I- batas Labura di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian), ruas Jalan Gonting – Janji Raja di Samosir (akses KSPN Danau Toba).
Kemudian ruas Jalan Silimbat-Parsoburan di Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba), ruas jalan Sibuluan – Aek Horsik di Tapanuli Tengah, ruas Jalan Sipenger – Marancar – Sipirok di Tapanuli Selatan, ruas jalan Pematangsiantar – Pematang Raya di Simalungun, ruas jalan Aek Godang-Sihaporas di Padang Lawas.
Selain jalan, ada sekitar 389,2 meter jembatan dan 71.000 meter drainase yang juga akan dibangun. Di antaranya Jembatan Idano Oyo pada Jalan Provinsi ruas Hilimbuasi – Mandrehe di Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo pada jalan Provinsi ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat. (***))
