Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Penetapan lima tersangka baru dilakukan Kejagung, Jumat (17/2/2024).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, sebagaimana dilansir Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).
Kelima tersangka baru masing-masing berinisial SG alias AW dan MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lalu ada HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. Terakhir, ada EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.
Para tersangka pun langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Ketut menerangkan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.
“Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan,” lanjut dia.
Dalam kssus ini, penetapan tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah ditahan yakni tersangka TN alias AN (Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM) dan tersangka AA (Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM).
Sedangkan, para tersangka lainnya terlibat melakukan perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Timah Tbk tahun 2018.
Ketut menjelaskan perusahaan milik tersangka SG alias AW dan tersangka MBG melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.
Tersangka SG alias AW kemudian memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka.
Pembentukan perusahaan boneka ini guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. (***)
