Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pasca Ditetapkannya Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah masih maraknya masyarakat terpapar Covid-19, dengan penerapan 3M dan 3T yang ketat dan maksimal, pemerintah optimis korban akibat pandemi tidak seperti yang ditakutkan oleh sebagian masyarakat.
Tingginya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk menerapkan 3M dan 3T oleh semua anggota masyarakat yang terdiri dari wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan wajib mencuci tangan, serta kesadaran untuk melakukan Testing Covid-19, Tracing penyebarannya dan treatment dalam penanganan terhadap korban menjadi kata kunci dalam mengantisipasi dan memutus penularan pandemic Covid-19.
Hal itu terungkap dari paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri mewakili Pemerintah yang didalam Diskusi melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta (24/9/2020).
“Oleh karena Pilkada serentak telah ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember 2020, maka Tugas BNPB (Satgas Covid-red) mendukung program pemerintah, maka secara spesifik 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan 3T yaitu Testing, Tracing dan Treatment dengan menyewa hotel untuk isolasi karena wisma atlet telah penuh” kata Agus Wibowo dari BNPB, untuk menjawab pertanyaan moderator mengenai hal yang bersifat spesifik untuk mencegah penyebaran pandemic covid-19 pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Sementara menurut Perwakilan Kemendagri, pihaknya memperbandingkan pelaksanaan kontestasi politik di Korea Selatan pada bulan April yang dinilai secara relatif berhasil karena tingkat kepatuhan masyarakat pemilih dan segenap penyelenggara pemilihan yang sangat tinggi menerapkan protokol kesehatan.
Diskusi daring yang dibidani Mappilu PWI tentang Pilkada Sehat dan Berbudaya mengangkat “Menimbang Pilkada Serentak 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama, menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, terdiri dari Agus Wibowo dari BNPB mewakili Kepala Satgas Covid-19, Perwakilan Dirjen Otda Kemendagri, Helmy Yahya Zaini Sekjen PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Abdul Rohim Gazali, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Irjen Pol Imam Sugianto, Asops Kapolri, dan terakhir Mahlil Ruby mewakili PB Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
Diskusi yang digelar berlatar belakang Pernyataan Sikap dari PBNU dan PP Muhammadiyah yang meminta Pilkada Serentak ditunda itu, menyimpulkan bilamana Pilkada tetap dilaksanakan diharapkan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 secara bersama-sama mematuhi protokol kesehatan.
“PB IDI menyarankan perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait kapasitas dan kompetensi sarana kesehatan, (Rumah Sakit-Red), dan supaya tidak berpatokan pada zonanisasi penyebaran pandemic covid-19 karena semua akan kena, hanya saja tinggal tunggu waktu” kata Mahlil Ruby mewakili PB IDI.
Jika Pilkada tetap dilaksanakan, kata Ruby, semua komponen sudah siap dan semakin giat untuk melaksanakan dan mengkampanyekan protokol kesehatan.
“Karenanya Pilkada serentak 2020 menjadi momentum baik untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan” ujar Ruby mengakhiri diskusi yang dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari tersebut. (MTS/Aj).
