• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
DPA  2026 Provinsi  Papua Barat Masih Berproses

DPA 2026 Provinsi Papua Barat Masih Berproses

Januari 19, 2026
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

DPA 2026 Provinsi Papua Barat Masih Berproses

Januari 19, 2026
in Daerah
0
0
SHARES
160
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Provinsi Papua Barat masih memproses penyelesaian  Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2026, sehingga belum dapat diserahkan.

Demikian  dikatakan Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere kepada wartawan, di Manokwari, Senin (19/01/2026).Ia mengemukakan, Kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian mekanisme penganggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2026.

Perubahan sistem penganggaran tersebut, kata dia, berdampak pada tahapan kerja yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

“Belum diserahkannya DPA tidak bisa langsung dinilai sebagai keterlambatan, karena saat ini terdapat perubahan mekanisme penganggaran Dana Otsus,”ujar Ali Baham.

Menurutnya, pada mekanisme lama, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Pembantu Satuan Kerja (UAPPS) dapat ditetapkan lebih dahulu, sementara pembahasan anggaran dilakukan sambil berjalan.

Namun, lanjut dia, pada mekanisme baru tahun 2026, seluruh input Dana Otsus harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran dan Program (RAP).“RAP harus diselesaikan lebih awal sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Mekanisme ini justru lebih tertib, terencana, dan akuntabel,”jelasnya.

Ali Baham menyebut, meskipun membutuhkan proses yang lebih matang di tahap awal, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat kinerja positif.

RAP Dana Otsus Provinsi Papua Barat telah diselesaikan dan dinyatakan final, bahkan termasuk salah satu yang tercepat di tingkat nasional.

“Untuk RAP Otsus Provinsi Papua Barat sudah final. Saat ini kami tinggal menunggu penyelesaian RAP dari kabupaten-kabupaten. Begitu DPA diserahkan, penyaluran Dana Otsus tahap pertama atau Salur I dapat langsung diproses,”katanya.

Ia menegaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.“Dalam urusan pemerintahan yang ada adalah proses. Semua tahapan harus dilalui sesuai aturan,”tuturnya.

Mengenai perkembangan di tingkat pusat, kata dia, berdasarkan hasil pertemuannya dengan pejabat kementerian terkait, dokumen RAP Dana Otsus saat ini telah berada di meja menteri dan sedang menjalani tahapan paraf secara berjenjang.

“Prosesnya berjenjang hingga ke tingkat menteri. Kami berharap dalam minggu ini seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan,”ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan penyesuaian perhitungan mandatory spending, khususnya terkait dana transfer ke kabupaten yang selama ini masih dihitung sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

“APBD Provinsi Papua Barat tercatat lebih dari Rp4 triliun, namun hampir Rp2 triliun di antaranya merupakan dana transfer ke kabupaten. Dana tersebut tidak dikelola langsung oleh provinsi. Karena itu, kami mengusulkan agar ke depan dana transfer tersebut langsung disalurkan oleh pemerintah pusat,”jelas Ali Baham.

Ia menambahkan, usulan tersebut mendapat respons positif dari pihak kementerian dan akan dipertimbangkan sebagai bahan kebijakan ke depan agar perhitungan keuangan daerah lebih mencerminkan kemampuan riil pemerintah provinsi. [GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Ali Baham.mekanisme penganggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2026.Pemerintah Provinsi Papua BaratRencana Anggaran dan Program (RAP)
ShareTweetSend

Related Posts

Kemenkeu RI Ultimatum Pemerintah Papua Barat Soal Dana Otsus dan DTI

Kemenkeu RI Ultimatum Pemerintah Papua Barat Soal Dana Otsus dan DTI

Juli 12, 2025
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?