Jakarta, SatukanIndonesia.com – Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap Ambroncius Nababan. Dia diperiksa terkait kasus dugaan tindakan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan penyidik sudah melayangkan surat panggilan kepada Ambroncius terkait postingannya di Facebook yang dinilai mengandung unsur rasisme.
“Kebetulan untuk yang diduga mempunyai FB, yang mengunggah tentang rasisme itu hari ini sudah kami layangkan surat panggilan. Sudah dibuat oleh Bareskrim untuk dilakukan pemanggilan, sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan,” kata Argo di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).
Penyidik, kata Argo, akan melakukan pemeriksaan terhadap Ambroncius Nababan terkait dengan unggahannya di Facebook. Selain itu, polisi juga akan memastikan akun tersebut memang benar milik yang bersangkutan atau bukan.
“Kami akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena dinsinyalir banyak, kami harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastika dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut,” ujar Argo.
Selain itu, Bareskrim Polri juga akan meminta keterangan saksi ahli yang terkait dengan kasus tersebut. Nantinya, hal itu akan digunakan untuk kebutuhan penyelidikan.
Disisi lain, Polri mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada aparat kepolisian. Terutama bagi warga yang berada di Papua.
“Bahwa serahkan saja proses hukum kepada kepolisian terutama ke Bareskrim Polri yang akan menangani. Jadi salurkan saja aspirasinya kepada kepolisian setempat, maupun pimpinan yang ada diwilayah,” tutur Argo.
Sekadar diketahui, tindakan rasis Ambroncius Nababan itu melalui akun facebook miliknya. Ambroncius Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla, berdasarkan tangkapan layar yang beredar.
Tindakan Abroncius itu menyikapi pernyataan Natalius yang menyatakan masayarkat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 karena menolak atau menerima vaksin adalah hak asasi manusia. (*)
