Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng,mengungkapkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memiliki tiga opsi dalam menyikapi putusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak legalisasi kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.
Opsi pertama, kata Andi, Moeldoko mengundurkan diri dari Partai Demokrat kubu KLB dan kembali fokus melaksanakan tugas sebagai KSP. Menurutnya, ini adalah strategi keluar yang bagus bagi Moeldoko karena bisa mengklaim telah dibohongi bahkan ditipu oleh para broker politik.
“Mereka yang memberi angin surga kepada Pak Moeldoko seakan-akan kalau Pak Moeldoko bersedia jadi Ketua Umum mayoritas kader Demokrat, terutama pemilik suara, yaitu ketua-ketua DPD dan DPC, akan mendukung. Dan nyatanya bohong belaka,” kata Andi dalam video yang diunggah di akun Youtube pribadinya, Andi Mallarangeng, dilansir CNNIndonesia.com, Senin (5/4/2021).
Opsi kedua, lanjut Andi, Moeldoko mengambil langkah membuat partai politik baru bersama para pendukung KLB Deli Serdang. Ia pun menyerahkan nama partai politik baru yang akan dipilih kepada Moeldoko.
“Kalau opsi ini yang dilakukan, pasti tidak ada lagi kegaduhan. Aman dan damai. Silakan mengurus partai masing-masing. Siapa tahu kita bisa berkoalisi nantinya,” katanya.
Opsi terakhir, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, Moeldoko tetap berusaha mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, opsi ini akan memakan waktu lama dan membuat keributan terus berlanjut bila dilakukan Moeldoko. Dia berkata, kelucuan juga akan terjadi bila langkah ini ditempuh karena Moeldoko selaku KSP akan menggugat keputusan Yasonna yang merupakan koleganya di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kesannya, orang pemerintah, dekat dengan Presiden, menggugat koleganya yang juga anggota kabinet. Apa kata dunia?” kata Andi.
Merespons pernyataan Andi, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyatakan opsi pertama yang menyebut Moeldoko sebaiknya kembali fokus bertugas sebagai KSP mencirikan seorang pengecut.
Rahmad mengatakan pihaknya tidak selera memilih opsi tersebut karena Moeldoko adalah seorang ksatria dan prajurit sejati yang sudah teruji, berani mengambil risiko, dan bertanggung jawab.
Ia pun mempersilakan Andi untuk berdiskusi dengan Moeldoko bila mencari sosok atasan yang tidak mengorbankan bawahan.
“Jika Andi Mallarangeng butuh teman diskusi, butuh perlindungan, butuh atasan yang tidak mengorbankan bawahan, Pak Moeldoko membuka jalan lebar untuk Andi Mallarangeng,” katanya.
Terkait opsi membuat partai politik baru, Rahmad mengklaim pihaknya bersama tokoh-tokoh pendiri Partai Demokrat justru mempersilakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menempuh jalan tersebut.
Ia meminta SBY tidak mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat dari para pendiri, dengan mengelabui para pengurus DPD dan DPC atas nama demokrasi.
“Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yg mengusulkan diberi nama PKC [alias] Partai Keluarga Cikeas,” ucapnya.
Sedangkan terkait opsi melayangkan gugatan ke pengadilan, Rahmad berkata, opsi tersebut adalah tawaran yang menarik dan serius untuk dijalankan.
Dia mengatakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 yang menjadikan SBY sebagai dewa penguasa tunggal di dalam Partai Demokrat telah bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik
“Ini tentu sangat menarik dibedah di pengadilan dan disaksikan jutaan masyarakat Indonesia dan dunia. Publik juga layak mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang dianut dan yang dipraktikkan SBY,” ucapnya. (BM/CNNI)
