Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, anggaran Pemilihan Umum 2024 sebesar Rp 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu tinggi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk meninjau ulang usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 senilai Rp 86 triliun.
Tito mengatakan, angka tersebut melonjak sangat tinggi dibandingkan anggaran Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. “Kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021). Baca Juga: Tito Karnavian Soroti Besarnya Anggaran Pemilu 2024
Tito menguraikan, anggaran Pemilu 2014 lalu berada di kisaran Rp 16,186 triliun sedangkan anggaran Pemilu 2019 berkisar Rp 27,479 triliun.
Menurut Tito, lonjakan anggaran tersebut perlu diperhatikan betul, terlebih saat ini pemerintah juga perlu biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi imbas pandemi Covid-19.
“Ini yang mungkin berbeda dengan tahun pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu perlu betul-betul kita pertimbangkan,” ujar dia.
“Ini yang mungkin berbeda dengan tahun pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu perlu betul-betul kita pertimbangkan,” ujar dia. Baca Juga: Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April atau Mei
Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang. “Usulan anggaran KPU untuk tahun 2024, totalnya ada Rp 86 triliun, tetapi ini harus dilihat bahwa merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima tahun 2021,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).
Ilham menuturkan, anggaran tersebut akan bersumber dari APBN tahun 2021 hingga 2025 dengan nilai yang bervariasi. Ia menyebutkan, anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen. Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen. (Nal/SI)
