Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu sebesar Rp 86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.
Ketua KPU Ilham Saputra memaparkan sejumlah komponen anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan sebesar Rp76 triliun.
Pertama, ia mengungkapkan, biaya menaikkan honor badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan 2024. Adapun dari sebelumnya honor berkisar Rp500 ribu-Rp550 ribu, rencananya akan dinaikkan menjadi Rp1,5 juta.
Baca Juga: PBNU Sayangkan Sikap Penceramah yang Mendikotomikan Islam dan Kebudayaan
“Memang salah satu yang kita pertimbangkan kita upaya semaksimal mungkin menaikkan honor badan ad hoc. Contohnya ketua dan anggota KPPS. Kemarin cuma Rp500 ribu-Rp550 ribu dengan beban kerja yang luar biasa. Tentu ini berusaha naikkan tiga kali lipat, Rp1,5 juta misalnya,” ujarnya dalam Live Streaming Podcast KPU RI – Episode 8 yang dilansir Kamis (17/2/2022).
Ilham mengakui, honor Penyelenggara Pemilihan 2024 ini merupakan salah satu komponen anggaran terbesar. Bagaimana tidak, ini mencakup biaya untuk honor KPU RI, KPU Provinsi, KPU Wali Kota dan badan ad hoc lainnya.
“Tentu upaya ini (otomatis) akan menaikkan anggaran,” imbuhnya.
Baca Juga: Mendagri Minta Semua Pihak Dukung Proses Pemindahan IKN dan Sikapi Dengan Optimis
Kedua, kata Ilham, anggaran terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di KPU. Seperti diketahui, ada beberapa kantor KPU di beberapa daerah yang masih berstatus dipinjamkan atau pun kontrak.
“Jangan kemudian Teman Pemilih berpikir KPU sudah settle. Ada beberapa kantor kita yang punya pemda dipinjamkan, kontrak swasta, dan lain-lain. Kalau pemda baik, diberikan ke kita pinjaman gedung atau dihibahkan ke kita,” papar dia.
Ilham menyampaikan, pihaknya pun kini tengah berusaha semaksimal mungkin agar sejumlah kantor perwakilan KPU di daerah memiliki bangunan sendiri. Maka dari itu, saat ini tengah ditentukan daerah mana saja yang akan diprioritaskan.
“Sekarang kita sedang prioritaskan sebetulnya, tidak semuanya lagi, prioritas mana daerah-daerah yang memang kendala sarana prasarana menjadi sangat minim. Kemudian kita tidak lagi hampir semua sarana prasarana kita perbaiki,” jelasnya.
Baca Juga: Bertemu Delegasi Bank Dunia, Presiden Jokowi Bahas Beberapa Hal Penting
Selain itu, biaya persiapan IT atau teknologi informasi juga masuk ke dalam komponen anggaran Pemilu 2024. Belum lagi biaya kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang juga dimasukkan di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir.
“Bahwa pemilihan di seluruh daerah tentu ada semacam APD kita adakan dan sebagainya,” katanya,dilansir dari wartaekonomi, Kamis, (17/2/2022). Namun demikian, jelas Ilham, masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Sebab, anggaran Pemilu 2024 akan selalu transparan untuk diawasi penggunaannya.
Ia menambahkan, besaran anggaran Pemilu 2024 hingga saat ini masih belum ditetapkan. Angkanya bisa saja berubah karena masih terus dibicarakan bersama pemerintah dan DPR RI.
“Saya perlu ingatkan. Juni (2022) sudah masuk tahapan (Pemilu 2024). Kalau mau dibicarakan atau mau dinegosiasikan untuk dirasionalkan harus segera. Begitu masuk tahapan, anggaran sudah ada, agar pelaksanaan tahapan bisa berlangsung dengan baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86 triliun. Usulan ini mendapat banyak kritik karena dianggap terlalu besar. Anggaran Pemilu 2019 adalah Rp25,59 triliun sementara anggaran Pemilu 2014 adalah Rp15,62 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perlu efisiensi anggaran tersebut. Hal ini mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19.
Dia menuturkan, pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus.
“Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, sehingga efisiensi dalam penganggaran Pemilu betul-betul kami pertimbangkan,” ujar Tito Karnavian ihwal anggaran Pemilu 2024. (nal/SI)
