MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Guna menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen serta pengaduan masyarakat, di Daerah Pemilihan (Dapil). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua Barat, Dr Filep Wamafma melaksanakan Reses, di kabupaten Manokwari, Sabtu (03/08/2024).
Dalam kegiatan tersebut, Filep Wamafma menegaskan, pentingnya pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang diterapkan di wilayah Papua Barat.
“Kali ini, saya ingin melakukan pengawasan terhadap UU Otsus. Untuk pengawasan ini, kita tidak bisa mengandalkan informasi dari pemerintah sepihak. Kita memerlukan informasi dari lapangan untuk dapat melakukan perbandingan,”ungkap Senator Papua Barat.
Sebagai seorang akademisi dan dosen, Filep berencana, melibatkan mahasiswa dalam proses pengumpulan data.
“Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan dilibatkan dalam pengawasan ini. Kami akan menyusun petunjuk operasional, agar mereka dapat membantu dalam mengumpulkan berbagai masalah terkait implementasi Otsus,”sebutnya.
Dijelaskannya, fokus pengawasan akan mencakup berbagai aspek, diantaranya pendidikan dan kesehatan serta berbagai persoalan dasar lainnya yang diatur dalam Otsus, namun belum sepenuhnya diimplementasikan.
“Kami akan memetakan masalah yang ada, mana yang perlu menjadi masukan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, serta mana yang relevan untuk pemerintah pusat,”jelasnya.
Dirinya menekankan, hasil dari Reses ini tidak hanya akan menjadi sekadar data, tetapi juga diharapkan menghasilkan referensi yang berharga bagi pengambilan keputusan.
“Target saya, setelah pelantikan presiden, semua referensi yang dikumpulkan oleh mahasiswa akan dianalisis dan didiskusikan. Kemudian disusun menjadi dokumen yang dapat diserahkan kepada pemerintah. Harapannya, informasi ini dapat disalurkan secara politik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,”pungkasnya Wamafma.
Dalam kesempatan ini, dia berharap, Reses ini dapat membantu memperkuat implementasi Otsus di provinsi Papua Barat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. [GRW]
