MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengapresiasi Pj Gubernur Provinsi Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn), Drs. Paulus Waterpauw, M.Si yang terus berupaya menekan inflasi daerah.
Salah satunya, Pj Gubernur melakukan sidak ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Perikanan kabupaten Manokwari berapa waktu lalu.
Ferry Auparay, Ketua HNSI provinsi sedang melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat guna merevitalisasi Pabrik Es di PPI Perikanan, karena menurut informasi Pabrik Es PPI tersebut sudah terbengkalai belasan tahun.
“Setiap tahun, tidak dianggarkan dana di DKP provinsi untuk memperbaiki fasilitas perikanan yang ada. Akhirnya, sebagai pengusaha asli Papua dan ketua HNSI secara melakukan perbaikan,”kata Ferry Auparay, Ketua HNSI Papua Barat kepada media ini, baru-baru ini.
Oleh sebab itu, dirinya berharap ada perhatian Pemprov untuk merevitalisasi fasilitas PPI yang ada. Meski, lanjut dia, diketahui bahwa pemerintah berencana memindahkan PPI Perikanan di pasar ikan Sanggeng.
“Tapi untuk jangka pendek dan jangka menengah, kalau bisa kita selesaikan fasilitas PPI Perikanan yang sudah ada, agar dapat gunakan terlebih dulu,”harapnya.
Lanjut, menurutnya, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa salah satu penyumbang inflasi daerah tertinggi di Papua Barat ada harga ikan, terutama ikan cakalang atau tuna.
“Ada empat persoalan yang menyebabkan harga ikan mahal, yakni faktor cuaca dan itu diluar kemampunan manusia. Tapi ada tiga yang bisa dikendalikan, yaitu harga bahan bakar minyak (BBM) yang mahal karena hanya satu stasiun pengisian dan kuota terbatas. Kemudian ada fasilitas rantai dingin. Ini yang sebenarnya pemerintah siapkan,”jelas dia.
Sehingga, kata dia, para nelayan itu bisa terjangga mutu ikannya dan dengan pabrik ikan yang besar di daerah. Sambungnya, maka sudah pasti daerah memiliki stok ikan tetap stabil dan pemerintah bisa mengendalikan harga ikan.
“Tapi hari ini kan pemerintah tidak bisa kendalikan harga ikan. Karena pelelang ikan di PPI di pasar sanggeng tidak berfungsi. Bagaimana pemerintah bisa kendalikan harga ikan? Semua transaksi ikan itu dilakukan di tengah laut,”katanya.
Kemudian mengenai stunting dan kemiskinan ekstrim. Ferry Auparay mengemukakan, dua halini saling berkaitan. Dimana, perhatian pemerintah dalam fasilitas bagi para nelayan.
“Bagaimana nelayan bisa sejahtera, kalau fasilitas PPI tidak ada. Jadi kita bicara stunting, kemiskinan eksterim, maupun inflasi daerah. Dimana negera hadir untuk mensejahterakan rakyat. Padahal UUD 1945 sudah jelas, bahwa negera berkawajiban memelihara fakir miskin. Dimana pemerintah?,”tandasnya. [GRW/redaksi]
