Jakarta, satukanindonesia.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut ukuran keberhasilan atau Key Performance Indicator (KPI) seorang ketua umum partai politik, termasuk di Golkar, adalah kemampuan dalam meningkatkan jumlah kursi di parlemen.
Hal itu ia singgung di dalam sambutannya saat membuka Diklat Kader Muda Nasional PP AMPG di DPP Golkar, Jakarta Barat, dilansir dari Inilah.com, Jumat (3/10/2025).
“Pemilu 2024 Golkar suaranya naik dari 85 kursi menjadi 102 kursi yaitu Ketua Umumnya di bawah pimpinan Pak Airlangga. Kita fair dong. Jadi KPI seorang Ketua Umum, Ketua DPD 1, Ketua DPD 2 itu adalah bagaimana menaikkan kursi,” kata Bahlil.
Menurutnya, pemilihan legislatif (pileg) memiliki logika yang berbeda dengan pilkada maupun pilpres. Karena itu, ia menekankan agar kepemimpinan di Golkar diukur dari capaian konkret, bukan sekadar retorika.
“Kalau ada Ketua Umum termasuk saya, besok kalau saya tidak bisa berhasil dan teman-teman pengurus tidak bisa mengangkat suara partai dari 102 ke 102,5 atau 103, ya sudah jangan banyak omong kosong. Gagal itu namanya,” tegasnya.
Bahlil menyebut Golkar adalah partai yang sejak awal dibangun untuk berkuasa dan ikut menentukan arah pemerintahan. Namun, ia menekankan tujuan partai bukan semata menempatkan kader sebagai presiden.
“Dalam sejarah Partai Golkar, sejak lahir 20 Oktober 1964 lewat Sekber sampai dengan Pemilu 2024, tidak ada sejarah ketum Golkar jadi presiden. Karena memang Golkar itu dilahirkan untuk menjadi instrumen politik pemerintah,” jelasnya.
Untuk itu, Bahlil kembali meyakinkan kepada seluruh kader jika Ketua Umum Golkar tidak wajib menjadi presiden Indonesia.
“Tujuan kita bukan presiden atau juga wakil presiden. Tapi kita itu harus seperti teh Sosro. Apapun makanannya, minumannya teh Sosro. Artinya, siapapun presidennya, anggota kabinetnya harus dari Golkar,” ucap Bahlil menutup.(***)
