Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memulai tahun pertama pemerintahan dengan target ekonomi yang ambisius. Hal ini tergambar dari asumsi yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Dalam dokumen tahunan itu, Kabinet Jokonomics mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen. Targetnya meningkat dari 5,02 persen pada 2019.
Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, pemerintah menargetkan turun ke kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dari realisasi 9,22 persen. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dipatok di kisaran 4,8 persen sampai 5,0 persen dari 5,28 persen.
Gini rasio alias tingkat ketimpangan ekonomi yang realisasi pada 2019 0,380 diharap membaik ke kisaran 0,375 sampai 0,378. Sementara, inflasi dan nilai tukar rupiah tak dipatok terlalu tinggi.
Inflasi, dari realisasi 2,72 persen diperkirakan 3,1 persen pada tahun ini. Sedangkan kurs rupiah yang berada di kisaran Rp13.880 per dolar AS pada akhir tahun lalu, diramal berada di kisaran Rp14.400 per dolar AS pada tahun ini.
Hasilnya, mayoritas target ini meleset pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Semua terjadi tidak lepas dari dampak pandemi virus corona atau covid-19 yang tak pernah diproyeksikan oleh pemerintah dan lembaga ekonomi dunia.
Lantas seperti apa kondisi target-target ekonomi Jokowi-Ma’ruf pada tahun pertama? Berikut ulasannya.
1. Pertumbuhan Ekonomi
Kepala Ekonom Danareksa Sekuritas Telisa Aulia Falianty menilai pertumbuhan ekonomi menjadi target yang paling tak bisa dicapai satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, harapan 5,3 persen justru berbalik menjadi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
“Tentu sampai akhir tahun, target ini tidak bisa dicapai, apalagi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih 5 persenan,” ucap Telisa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).
“Di era pemerintahan pertama Jokowi belum tercapai dan pemerintahan yang kali ini pun harus lebih kerja keras lagi agar sesuai dengan target RPJMN dan keluar dari middle income trap,” ujarnya.
Kendati begitu, hal ini tak semata-mata salah Jokowi-Ma’ruf. Sebab, pandemi covid-19 yang semula merupakan krisis kesehatan telah berimbas ke sektor ekonomi.
Selain itu, kondisi ini sejatinya juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara sudah terkontraksi lebih dulu dan lebih dalam dari Indonesia.
Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 lebih baik dari Thailand yang minus 12,2 persen, Singapura negatif 13,2 persen, dan Malaysia terkontraksi 17,1 persen. Begitu juga dengan negara-negara yang tingkat ekonominya relatif setara (peers), seperti Brasil yang minus 11,4 persen dan India negatif 23,9 persen.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal melihat pertumbuhan ekonomi yang anjlok terjadi karena rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Apalagi, masyarakat kalangan menengah atas kerap menahan belanja.
Di sisi lain, masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih cukup baik belanjanya karena turut mendapat topangan dari pemerintah melalui bantuan sosial (bansos). Kebijakan bansos ini, menurut Fithra, cukup bisa diapresiasi karena memberikan nilai positif terhadap kecekatan tim ekonomi Jokowi dalam memitigasi dampak krisis ekonomi dari pandemi.
“Meski belum sempurna, tapi respons kebijakan fiskal, khususnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cukup bisa diberikan credit (diapresiasi). Bahkan, bisa dibilang tim ekonomi yang lebih dulu waspada dengan dampak covid, daripada tim kesehatan,” kata Fithra.
Hanya saja, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap minus 0,8 persen sampai minus 1 persen untuk keseluruhan tahun ini.
“Tapi di tahun depan, tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena ada baseline effect. Ketika krisis, maka tahun depannya akan berbalik ke atas. Peluang rebound terbuka, bahkan IMF memperkirakan bisa 6,1 persen, Fitch 6,6 persen,” ungkapnya.
2. Tingkat Kemiskinan
Sejalan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, Fithra memastikan target penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan gagal tercapai. Bahkan, tingkat kemiskinan sudah membengkak ke kisaran 9,78 persen per Maret 2020.
Begitu juga dengan gini ratio yang menunjukkan jurang antara penduduk yang kaya dan miskin di Tanah Air. Realisasinya naik menjadi 0,381 per Maret 2020.
“Ketika krisis, memang kemiskinan dan ketimpangan menjadi indikator yang rawan. Skenario terburuknya, tingkat kemiskinan mencapai 10 persen pada tahun ini akibat covid,” kata Fithra.
3. Tingkat Pengangguran
Terget penurunan tingkat pengangguran juga diramal meleset di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf meski realisasinya sempat turun dari 5,28 persen per Agustus 2019 menjadi 4,9 persen pada Februari 2020.
Namun, realisasi itu sebelum covid-19 mewabah di dalam negeri dan memunculkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perumahan karyawan.
Bappenas memperkirakan jumlah pengangguran akan bertambah sekitar 4 juta sampai 5,5 juta orang pada tahun ini dari posisi akhir 6,88 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran bisa mencapai 10 juta sampai 11 juta orang.
Namun Fithra melihat potensi jumlah pengangguran bakal mencapai 20 juta orang. Sebab, ada pertambahan dari para pekerja di sektor informal.
4. Rupiah
Nilai tukar rupiah memang tidak seburuk mata uang lain di negara-negara lain yang sebanding dengan Indonesia. Depresiasi mata uang Garuda secara tahunan sekitar 5 persen sampai 6 persen, sementara lira Turki mencapai 25 persen dan real Brasil 44 persen.
Telisa menilai rupiah pada masa pandemi covid-19, juga lebih baik dari masa krisis ekonomi pada 1998. Kala itu, rupiah jatuh sampai ke kisaran Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per dolar AS.
Sementara saat ini, rupiah masih berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS. Kondisinya sudah cenderung lebih baik dari awal pandemi yang nyaris Rp15 ribu per dolar AS.
Sayangnya, potensi kurs rupiah sesuai asumsi APBN masih sulit dicapai. Selain itu, Telisa memberi catatan buruk pada tingginya volatilitas rupiah di tahun pertama Jokowi-Ma’ruf.
“Memang tidak lebih buruk dari krisis 1998, depresiasi juga relatif rendah bila dikomparasi ke negara peers, tapi rupiah tidak sestabil ringgit Malaysia dan yuan China. Bahkan, kita tampaknya harus belajar dari rupee India, yang belakangan tidak begitu volatile padahal biasanya mirip,” jelas Telisa.
Telisa menilai rupiah kurang kokoh karena banyak sentimen dari dalam negeri, meski juga terpengaruh kondisi eksternal. Misalnya, isu penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) karena dianggap tidak transparan dan revisi UU Bank Indonesia yang dikhawatirkan bisa mengurangi independensi bank sentral nasional.
“Tanpa isu-isu seperti itu, tampaknya rupiah tidak akan terlalu volatile dan bisa lebih stabil, in penting. Sekarang ini rupiah masih cukup terjaga karena capital inflow masih cukup mengalir dari Amerika,” terangnya.
Masalah lain, menurutnya, yang juga menggoyang rupiah karena penanganan covid-19 yang masih cenderung berantakan. Padahal, hal ini menjadi kebijakan sekaligus stimulus utama yang bisa meningkatkan kepercayaan pasar, aliran modal masuk, dan rupiah itu sendiri.
“Oke sudah ada dana PEN, tapi kok anggaran kesehatannya tidak diserap optimal? Padahal, kesehatan itu yang utama, Pak Jokowi perlu push tim kesehatannya supaya ada komunikasi yang jelas. Ini berbeda dengan penanganan ekonominya, yang bisa setiap hari konpers realisasi dan penanganan,” katanya.
Sementara Ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai kestabilan rupiah juga terpengaruh oleh ketergantungan Indonesia pada dana asing. Hal ini tercermin dari kondisi awal tahun di mana para pemilik modal asing ke luar dan terjadi capital outflow karena pandemi.
Namun, ketika pemerintah mulai rajin menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) barulah aliran modal masuk dan mempengaruhi kondisi rupiah. “Primary balance harus diperbaiki agar tidak bayar cicilan utang dengan utang baru. Kalau ketergantungan berlebihan bisa dikurangi, rupiah bisa lebih stabil di kisaran Rp14 ribuan per dolar AS,” ujar Ari.
5. Inflasi
Ari menilai satu-satunya indikator makro ekonomi yang paling baik di era pemerintahan pertama Jokowi-Ma’ruf adalah inflasi. Saat ini, inflasi tahunan masih di kisaran 1,42 persen alias jauh lebih rendah dari target pemerintah di kisaran 3 persen.
“Inflasi yang paling berhasil, bahkan sudah rendah dari sebelum covid-19, artinya pengendalian inflasi cukup bagus,” ujar Ari.
Senada, Telisa juga menilai inflasi sebagai salah satu prestasi Jokowi-Ma’ruf, terlepas dari bayang-bayang rendahnya daya beli masyarakat di tengah covid-19. Namun, menurutnya, hal ini wajar karena terjadi pula di berbagai negara karena tingginya ketidakpastian sehingga mempengaruhi tingkat pengeluaran.
“Memang ada penurunan daya beli, tapi harga relatif terjaga, pasokan juga, isu logistik bisa diatasi. Paling kemarin inflasi harga masker, tapi langsung bisa diatasi,” ucapnya.
