Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyebut banyaknya aparatur negara yang membekingi pelaku TPPO, mulai dari oknum TNI/Polri, Lembaga hingga Kementerian, serta juga orang di dalam tubuh BP2MI.
Hal tersebut disampaikan oleh Benny usai melepas 215 Pekerja Imigran Indonesia yang akan bekerja di Korea Selatan, di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat.
Adanya backing terhadap pelaku atau bandar pemilik uang, membuat kejahatan kemanusiaan tersebut menjadi sulit diungkap, ironisnya sebanyak 80 persen korbannya adalah perempuan yang merupakan ibu-ibu.
Benny menyebut tiga daerah yang kerap menjadi pintu keluar Pekerja Imigran gelap diantaranya Batam, Kepuluaan Riau, Kualanamu Sumatera Utara, serta Surabaya Jawa Timur.
“Kenapa mereka sulit disentuh selama ini di depan presiden Saya ulangi izin pak presiden sindikat ini dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Jujur ya, ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian terlibat dan di BP2MI badan yang saya pimpin terlibat 8 bulan lalu. Saya pecat 1 orang. Saya diberi pertimbangan jangan dipecat tetapi saya bilang tetap dipecat,” ujar Benny usai acara pelepasan Pekerja Imigran Indonesia di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, sebagaimana dilansir Beritasatu.com, Senin (12/6/2023)
Benny mengaku telah berkoodinasi dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit untuk memberantar tindak pidana TPPO tersebut, pihaknya juga sudah mengetahui modus operandi yang digunakan pelaku, cara merekrut hingga tempat penampungannya.
Berharap yang ditangkap tidak hanya calo-calonya saja, tapi juga mengungkap siapa bandarnya yang memiliki uang. Bilamana tertangkap Benny menyarankan tidak hanya dikenakan undang-undang tentang TPPO tapi juga dijerat dengan Undang-undang TPPU agar para pelaku dimiskinkan.(***)
