MANOKWARI, satukanindonesia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memberikan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Manokwari Tahun Anggaran (TA) 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilakukan secara resmi di Kantor BPK Papua Barat, Kamis (19/06/2025) oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Lukman Hakim, kepada Bupati Manokwari Hermus Indou dan Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid.
“Kami percaya bahwa upaya dan semangat Pemkab Manokwari tidak akan berhenti dengan opini WDP. Kami yakin Pemkab Manokwari akan terus melakukan upaya terbaik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,”kata Lukman.
Ia mengatakan, dengan adanya pemberian WDP tersebut diharapkan Pemkab Manokwari dapat segera menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait penyetoran ke kas deaerah.
BPK juga mengimbau, pemda untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas setiap tindakannya.
Selain itu, pemda juga diajak untuk menguatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Lanjutnya, BPK juga meminta, pemda meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi ASN karena SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, Pemda diminta memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh perangkat daerah. Hal itu krusial untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya yakin, dengan komitmen dan kerja sama yang baik kita dapat mengatasi permasalahan ini dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun mendatang,”katanya.
Sementara Bupati kabupaten Manokwari, Hermus Indou menyampaikan, apresiasi kepada BPK atas hasil pemeriksaan tersebut.
Menurutnya, opini WDP menjadi dasar evaluasi penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBD Manokwari di masa mendatang.
Ia mengemukakan, pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Pemkab Manokwari berkomitmen memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi Manokwari sebagai pusat peradaban di Tanah Papua.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK,”tegas Hermus. Seperti di ketahui, Pemkab Manokwari tahun 2024 mengelola APBD sebesar Rp1,588 triliun. [**/GRW]
