Humbahas, SatukanIndonesia.Com – Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, SE bersama Kepala Daerah lainnya menghadiri puncak peringatan 9 tahun UU (Undang-Undang) Desa tahun 2023 yang dipusatkan di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat,
Peringatan UU Desa itu juga dihadiri Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, serta sejumlah Kepala Daerah diseluruh Indonesia, termasuk Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE yang mengikuti serangkaian diskusi tentang upaya membangun Indonesia dengan peran serta Desa di dalamnya.
Dalam acara ini, tiga Organisasi Desa sepakat berharap kepada Pemerintah agar menambah besaran Alokasi Dana Desa. Mereka berharap 10 persen total APBN bisa disalurkan ke Desa.
Tiga organisasi itu, yakni Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Acara bertajuk Membangun Indonesia dari Desa ini dalam rangka memperingati sembilan tahun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kegiatan hari Desa Nasional 2023 tersebut mengundang Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri mengatakan membangun semangat gotong royong sebagai indentitas bangsa indonesia.
Dijelaskan Megawati, bahwa masyarakat boleh meminta apapun ke negara karena bangsa ini milik rakyat Indonesia.
“Kalian itu boleh meminta karena negara ini, bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini dari sisi keuangannya,” ujar Megawati, Ia juga meminta kepada para kepala desa untuk terus bekerja membangun desa.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas mengatakan Apdesi telah meneken memorandum of understanding (MoU) dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.
“Kita sudah MOU dengan BPIP bahwa kepala desa harus ada Bimtek tentang Pancasila,” ucapnya.
Asri Anas juga menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
Jadi, kami meminta 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa,” ujarnya.
Sementara Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bangga kepada kepala desa yang sudah berperan penting untuk kemajuan desa. Ia juga meminta kepada kepala desa untuk tidak terlibat politik praktis. (BS)
