Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini, desa menjadi garda depan pembangunan nasional, termasuk dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.
Syaratnya, semua pengampu desa berkomitmen bersama-sama memperjuangkan perombakan kebijakan program dan anggaran agar menyatu menjadi kenaikan dana desa Rp5 miliar setiap desa.
“Saat ini tidak ada tokoh yang menolak kesuksesan desa dalam mengelola dana desa. Semua tokoh percaya terhadap desa. Karena itu, saat inilah muncul peluang yang besar untuk meningkatkan dana desa,” kata Cak Imin saat Sosialisasi Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa di Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam keterangan diterima, sebagaimana dilansir Liputan6.com, Sabtu (27/5/2024).
Tidak tanggung, menurut pria yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kenaikan dana desa akan menjadi Rp 5 miliar dari rata-rata Rp 1 miliar perdesa tahun ini. Dia percaya, kenaikan itu sangat mungkin sebab pembangunan desa berada di jalan yang benar.
“Sebagaimana ditunjukkan selama delapan tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Desa tanun 2015-2022, telah muncul hasil-hasil yang menggembirakan dan berkelanjutan,” tutur dia.
Cak Imin merinci, terhitung mulai dari 2015-2023, sebanyak Rp 537 Triliun Dana Desa telah disalurkan dengan rata-rata Rp1 miliar per desa/tahun. Secara umum, telah terjadi dampak positif Dana Desa untuk kemajuan desa sangat tertinggal, dimana pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal, di tahun 2022 jumlahnya menurun drastis menjadi 4.365 desa.
Sedangkan hasil-hasil pemanfaatan dana desa, digunakan seperti: jalan desa, jembatan, pasar desa, kegiatan Bumdesa, tambatan perahu, embung, saluran irigasi, talut (penahan tanah), sarana olah raga, air bersih, MCK, Polindes, drainase, kegiatan PAUD, Posyandu, dan sumur, terbangun dengan jumlah yang luar biasa besarnya.
“Desa mampu menggerakkan perekonomian melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Saat ini telah terbentuk lebih dari 60 ribu BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan asset keseluruhan lebih dari Rp 12 triliun,” yakin dia.
Cak Imin melanjutkan, dalam perputaran asset tersebut, terdapat peran kelompok pemanfaat pinjaman dana bergulir sangat penting, yakni Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang beranggotakan ibu-ibu dalam keluarga miskin produktif.
“Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyapa dan memberikan apresiasi kepada Kelompok SPP,” ujarnya.
Sebagai informasi, wacana meningkatkan anggaran dana desa bertujuan mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen diperlukan perombakan total strategi pemberantasan kemiskinan.
Konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga harus menjadi satu program pemberantasan kemiskinan atau kemakmuran desa, kemudian yang dialokasikan pada Dana Desa.
Contohnya, konsolidasi anggaran ketahanan pangan 2023 lebih dari Rp 100 triliun, perlindungan sosial Rp 476 Triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp 341 Triliun. Basis sasaran program disepakati dalam musyawarah desa, karena hanya warga desa yang paham siapa saja dari mereka yang dalam kondisi miskin dan miskin ekstrem.(***)
