Jakarta, SatukanIndonesia.com – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST ) kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 mulai dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penyaluran dimulai dari kawasan Jakarta Timur sejak Selasa (12/1/2021) kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpesan agar para penerima manfaat bijak menggunakan dana bantuan tersebut, jangan sampai uang tunai itu justru digunakan untuk berfoya-foya. Dalam masa sulit di tengah pandemi, dana itu diminta digunakan untuk menopang kebutuhan keluarga.
“Bapak-bapak diingat ya, uangnya untuk kebutuhan keluarga,” kata Anies ketika meninjau penyaluran BST di di Sekolah Dasar Negeri Palmeriam 01 Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (13/1/2021).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bahkan meminta, kalau bisa dana itu digunakan sebagai modal tambahan menopang usaha kecil mereka.
“Kalau sempat juga buat menghidupkan lagi usaha Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan lancar semua ya,” tuturnya.
Besaran BST DKI Jakarta Rp300 per kepala keluarga. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan hingga April 2021 mendatang. BST disalurkan kepada 1.055.216 penerima manfaat yang dilakukan 2021 secara bertahap dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Irmansyah mengatakan, BST ini berasal dari dua sumber, yakni dari APBN Kementerian Sosial RI sebanyak 750.000 KK, yang pendistribusiannya melalui mekanisme PT. Pos Indonesia (Persero) dan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.055.216 KK dan disalurkan ke Rekening penerima BST melalui Bank DKI dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI.
“Penyaluran distribusi BST menggunakan total 814 titik sekolah yang tersebar di 6 Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, dengan 160 titik sekolah yang digunakan setiap hari untuk penyaluran,” ucapya.
Penerima BST bisa diwakilkan oleh:
1. Penerima kuasa yang ada dalam 1 Kartu Keluarga.
Persyaratan:
– Surat Kuasa dari penerima BST
– Surat Kuasa dari pemberi kuasa
– KTP & KK (asli dan salinan kedua pihak tersebut).
2. Penerima kuasa berada di luar KK, seperti Paman, Bibi, atau Nenek.
Persyaratan:
– Surat Pengantar dari Dinas Sosial melalui Satpel Sosial Kecamatan
– KTP dan KK (asli maupun salinan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa). (*)
