Sumatera Utara, SatukanIndonesia. Com – Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Hardi Mulyono Surbakti mendesak Ketua Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah segera melakukan konsolidasi untuk melakukan introspeksi.
Menurutnya, Partai Golkar Sumut kini sedang ditimpa musibah. Salah seorang kadernya yaitu Terbit Rencana Perangin Angin yang merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat dan juga Bupati Langkat ditangkap KPK, Rabu (10/1/2022).
Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Tanjungbalai, M Syahrial yang juga Wali Kota Tanjungbalai, ditangkap KPK pada 23 April 2021 lalu dan sudah divonis dua tahun penjara oleh pengadilan.
Hardi Mulyono Surbakti merasa konsolidasi bagi kader Partai Golkar, agar program mensosialisasikan Ketua Umum PG Airlangga Hartanto menjadi bakal calon Presiden serta pencanangan target dua juta kader Golkar Sumut pada Pemilu 2024 tidak mengalami kendala.
“Ini momen yang tepat bagi Golkar Sumut untuk melakukan introspeksi, sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif,” tegas Hardi Mulyono Surbakti, Kamis (20/1/2022).
Hardi Mulyono menuturkan, sebagaimana diketahui Terbit Rencana Perangin Angin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari pihak swasta yang menjadi pemborong di Dinas PUPR Langkat.
Masalah hukum yang dihadapi kedua petinggi Golkar DPD-II Kabupaten/Kota itu, suka atau tidak, dipaparkan Hardi Mulyono, telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada Partai Golkar.
Oleh karena itu, introspeksi dan langkah antisipatif perlu dilakukan secepatnya agar seluruh kader Golkar lebih berhati-hati melaksanakan amanah rakyat, sekaligus Partai Golkar melakukan upaya meminimalisir dampak negatif yang akan menimpa Partai Golkar.
Hardi Mulyono mendesak Ketua Golkar Sumut untuk segera mengumpulkan seluruh kader Golkar yang saat ini sedang mendapat amanah sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota legislatif Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Ingatkan mereka, agar tetap melaksanakan amanah rakyat dengan tetap mengindahkan aturan dan peraturan. Termasuk juga Ketua DPD Golkar Sumut, yang saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Sumut,” ujarnya.
Selain mengingatkan agar tidak ada lagi kader Golkar Sumut yang terjerat masalah hukum, Hardi juga minta agar DPD Golkar Sumut melakukan langkah-langkah antisipatif meminimalisir dampak negatif yang menimpa Partai Golkar akibat ditangkapnya Ketua Golkar Tanjungbalai dan Langkat tersebut.
“Segera lakukan langkah-langkah antisipatif, agar pencapaian target 2024 bisa tetap maksimal,” tambahnya.
Hardi Mulyono juga meminta kepada seluruh kader Golkar, baik di Kota Tanjungbalai maupun di Kabupaten Langkat, untuk bisa tetap tegar dan melaksanakan program-program partai yang sudah dicanangkan.
“Kita percayakan pada proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Pada Pilkada serentak 2020 lalu, Partai Golkar Sumut mengklaim berhasil memenangkan 15 Pilkada Kabupaten/Kota di Sumut.
Menurut Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, jumlah itu melebihi target 60 persen yang dicanangkan.
Sedangkan untuk Pemilu 2024, Partai Golkar Sumut telah memasang target dua juta kader menuju Pemilu 2024. Secara nasional, Partai Golkar mencanangkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto menjadi bakal calon presiden.(*)
