Jakarta, SatukanIndonesia.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Habib Rizieq dengan tuntutan 6 tahun penjara karena menurut jaksa Habib Rizieq terbukti menyebarkan berita bohong terkait data hasil swab saat dirawat di RS Ummi.
Atas tuntutan tersebut, Habib Rizieq merasa keberatan, Habib Rizieq meyakini bahwa perkaranya merupakan kasus politik. Yakni adanya dendam dari oligarki terhadap dirinya dan keluarga dan kerabatnya.
“Tuntutan tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral,” kata Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).
Sebab, menurut dia, kasus data swab merupakan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu bukan merupakan sebuah kejahatan.
“Sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi bukan sanksi hukum pidana penjara,” ujar Habib Rizieq.
Mantan Imam Besar FPI itu kemudian mengutip Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Menurut dia, dalam regulasi itu, bentuk sanksi terhadap prokes ialah teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif; hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
“Bahwa tuntutan JPU dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI adalah bentuk abuse of power yaitu penyalahgunaan wewenang/penyalahgunaan kekuasaan, yang melampaui batas, dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit yang harus dihentikan, serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif, sehingga wajib dibatalkan demi hukum,” papar Habib Rizieq. (FA/SI).
