MANOKWARI, satukanindonesia.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, di provinsi Papua Barat mendapat sorotan dari berbagai pihak terkait transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Otsus, Korneles Waney mengatakan, sepanjang pengelolaan dana Otsus di tanah Papua terlebih di daerah tidak diketahui oleh orang asli Papua (OAP) terlebih masyarakat Adat Tujuh Suku di Teluk Bintuni.
“Maka sangat diperlukan pemisahan yang jelas antara dana Otsus, APBD, APBN, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penggunaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua,”ujar Waney kepada wartawan, Sabtu (12/07/2025).
Menurutnya, tranparansi pengelolaan dana Otsus harus dilaksanakan, agar segala bentuk pembangunan bisa diketahui sumber anggarannya.
“Tetapi juga, diperlukan pelebelan pada program-program yang dibiayai dari dana Otsus, supaya dapat memudahkan pelacakan dan pengawasan. Ya minimal, ada pelebelan itu diterapkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola dana Otsus,”ujar Waney.
Apalagi, kata dia, Papua saat ini memiliki enam provinsi, maka sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memastikan pengelolaan Otsus berjalan dengan transparan.
Sebab, kata dia, selama ini masyarakat sulit mengawasi penggunaan dana Otsus, karena tidak adanya kejelasan apakah dana tersebut digunakan untuk infrastruktur seperti jembatan dan perumahan, atau untuk sektor lain.
“Saya berharap dana Otsus dipisahkan. Tujuannya jelas, agar Otsus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Semua harus transparan,”imbuhnya.
Sementara Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat, Eduard Orocomna mengatakan, transparansi Dana Otsus adalah kunci agar penggunaan dana tersebut dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Transparansi ini mencakup pelaporan yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan,”kata Orocomna.
Untu itu, ia menyarankan, beberapa poin penting terkait transparansi Dana Otsus yakni pelaporan yang akuntabel, pelebelan program, keterlibatan masyarakat, pengawasan yang komprehensif, hukuman bagi para pelaku korupsi, pendidikan dan kesehatan, serta evaluasi.
“Pada prinsipnya, pemerintah dan pihak terkait perlu menyusun laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan mudah diakses oleh publik,”tegasnya.
Tapi juga, kata dia, wajib melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana Otsus dapat meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, perwakilan Masyarakat Adat Teluk Bintuni di MRP provinsi Papua Barat ini menambahkan, dalam pengelolaan harus melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga independen, untuk memastikan dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya.
“Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi dana Otsus, terutama di sektor publik, sangat penting untuk memberikan efek jera,”pungkasnya. [**/GRW]
