SORONG, satukanindonesia.com – Politisi muda Partai Golkar Papua Barat Daya, Jois Kambu, SE., M.Ling., mengkritik, teguran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Wali Kota Sorong dalam kunjungan kerja menteri beberapa belum lama ini di Papua Barat Daya.
Menurut Jois, teguran yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik terkait pelaksanaan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dinilai tidak sepantasnya dilakukan di ruang publik.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan prioritas pemerintahan Presiden yang harus didukung bersama. Namun, evaluasi terhadap implementasi program di daerah semestinya dilakukan melalui mekanisme pembinaan internal, bukan dengan penyampaian teguran terbuka yang berpotensi menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat.
“Jika memang ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan program ini di daerah, seharusnya cukup disampaikan melalui koordinasi internal antara kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Tidak perlu disampaikan secara keras di ruang terbuka yang disaksikan publik,”ujar Jois melalui sambungan telepon Rabu, (29/04/2026).
Jois menilai, teguran tersebut terkesan tidak objektif dan berpotensi menimbulkan persepsi adanya muatan politis yang diarahkan kepada Wali Kota Sorong, Septinus Lobat.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh daerah sejak program tersebut mulai berjalan pada November 2024.
Ia menyoroti, data yang dipaparkan Menteri PKP yang menyebut baru 156 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah melaksanakan program tersebut. Artinya, masih banyak daerah lain yang juga belum menjalankan kebijakan itu.
“Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya Kota Sorong yang belum menjalankan program ini, padahal faktanya masih ada banyak daerah lain yang juga belum melaksanakannya,”katanya.
Sebagai kader Partai Golkar Papua Barat Daya, Jois mengaku, berkewajiban menjaga marwah partai sekaligus mendukung kepemimpinan Wali Kota Sorong yang juga menjabat sebagai Ketua Golkar Papua Barat Daya.
Ia menilai, penyampaian teguran secara terbuka dapat berdampak pada citra dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat.
“Wali Kota Sorong dipilih oleh rakyat, dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Karena itu, teguran seperti ini bagi kami tidak elok dan tidak pantas disampaikan secara terbuka,”ucapnya.
Jois berharap, kedepan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara lebih proporsional dan konstruktif.
“Sehingga evaluasi kebijakan tetap berjalan tanpa mengurangi penghormatan terhadap marwah kepala daerah sebagai representasi masyarakat di daerah,”pungkasnya. [GRW]
